NERACA

Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Kurniasih Mufidayati, mendorong agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah benar-benar mampu menjawab berbagai persoalan kesejahteraan yang masih dihadapi masyarakat.

Dengan pagu anggaran yang sangat besar, Kurniasih menilai bahwa program ini harus dirancang dan dieksekusi secara matang agar memberikan dampak nyata dan jangka panjang.  “Dengan alokasi anggaran yang begitu besar, program Makan Bergizi Gratis harus memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas,” tegas Kurniasih dalam keterangan tertulisnya akhir pekan kemarin.

Kurniasih menyebut setidaknya ada tiga sasaran utama yang harus dicapai dari pelaksanaan program MBG. Pertama, program ini harus mampu mendorong penciptaan lapangan kerja baru di sektor penyediaan bahan pangan lokal, UMKM kuliner, logistik, dan distribusi makanan. “Jika dikelola dengan pendekatan padat karya dan berbasis komunitas lokal, program ini bisa membuka peluang kerja baru di berbagai daerah,” ungkap Politisi Fraksi PKS ini.

Kedua, program MBG harus secara nyata menurunkan angka stunting yang masih tinggi di berbagai wilayah Indonesia. Kurniasih mengingatkan bahwa permasalahan stunting bukan hanya soal kekurangan makanan, tetapi juga soal kualitas gizi. “Makan bergizi artinya harus memenuhi standar kecukupan gizi anak-anak, bukan sekadar memberikan makanan gratis. Ini menyangkut masa depan generasi Indonesia,” ujar Anggota Komisi IX yang salah satunya membidangi persoalan kesehatan ini.

Ketiga, lanjutnya, program ini harus menjadi bagian dari strategi nasional dalam menciptakan generasi yang sehat, kuat, dan produktif. “Jika kita ingin memiliki generasi emas di masa mendatang, maka pemenuhan gizi anak-anak harus menjadi prioritas nasional. MBG bisa menjadi fondasi penting menuju ke sana, asalkan implementasinya tepat sasaran dan berkelanjutan,” tegas Kurniasih.

Lebih jauh, Kurniasih mengingatkan bahwa seluruh perencanaan dan pelaksanaan program MBG harus terintegrasi dengan agenda besar pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, program ini dapat menjadi katalisator penguatan ekonomi rakyat jika diarahkan pada penguatan ekosistem pangan lokal, pemberdayaan petani dan nelayan, serta pelibatan koperasi dan UMKM. “Jika seluruh rantai pasok program MBG dikelola oleh pelaku ekonomi lokal, maka efek domino positifnya bisa dirasakan secara luas. Kita tidak hanya memberi makan anak-anak, tetapi juga memberdayakan masyarakat sekitar mereka,” paparnya.

Pada kesempatan berbeda, Sekertaris Jenderal (Sekjen) Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) mengkritik program MBG yang diproyeksikan menelan biaya hingga Rp 217,8 triliun belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang stagnan di angka 4,87 persen pada kuartal I 2025. "Program MBG yang digadang akan memberikan multiplier effect pada sektor UMKM, petani, peternak dan nelayan justru belum dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi," ujar Misbah Hasan.

Misbah menilai pemerintah perlu legawa mengakui masih banyak persoalan dalam pelaksanaan program ini. Dengan pengakuan itu, pemerintah bisa segera melakukan evaluasi dan perbaikan, bahkan menghentikan program jika terbukti tidak efektif. Apalagi menurutnya program ini sudah mengambil porsi terbesar dalam struktur belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. agus