NERACA

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan satuan tugas (satgas) hilirisasi ke Istana Merdeka, Jakarta guna membahas percepatan proyek hilirisasi nasional. Rapat terbatas ini membahas tindak lanjut terhadap proyek prioritas hilirisasi yang mencakup berbagai sektor strategis. 

“Total investasinya kurang lebih sekitar hampir USD45 miliar yang akan langsung kita jalankan,” ucap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.

Proyek-proyek tersebut, menurut Bahlil akan segera memasuki tahap realisasi fisik dengan memulai groundbreaking pada bulan Juni mendatang. Bahlil pun menyampaikan bahwa proyek ini termasuk ke dalam program prioritas dari Presiden Prabowo.

“Ini semuanya sudah kita bicarakan, sudah detail sekali. Dan ini adalah kolaborasi diantara satgas dan Kementerian Investasi dan kementerian-kementerian teknis yang lainnya,” tambah Bahlil.

Selanjutnya, Bahlil menjelaskan bahwa proyek-proyek yang dibahas mencakup hilirisasi nikel, bauksit, pembangunan refinery dan fasilitas storage, serta sektor-sektor strategis seperti perikanan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Salah satu fokus utama lainnya adalah pengembangan ekosistem industri baterai kendaraan listrik yang dapat menjadi langkah penting menuju kemandirian industri nasional.

“Selama ini kan kita minoritas, jadi sekarang kita mau bikin mayoritas,” kata Bahlil.

Bahlil menambahkan, “selama ini kita bangun ekosistem baterai untuk mobil, tapi ke depan kita akan bikin ekosistem baterai untuk motor. Nah selama ini kan motor kita sekitar 140 juta yang di jalan, ini sebagian untuk bagaimana melakukan substitusi terhadap pemakaian BBM dalam rangka mendorong transisi energi.”

Terkait pendanaan, Bahllil menyatakan bahwa sebagian besar pembiayaan proyek diharapkan berasal dari entitas nasional Danantara. Kepemilikan saham dalam proyek juga akan diupayakan tetap dalam kendali negara sesuai arahan Presiden Prabowo.

“Saya yakinkan bahwa arahan Bapak Presiden Prabowo, ini proyek merah putih. Artinya kita usahakan, maksimalkan agar semua mayoritasnya ada di negara,” jelas Bahlil.

Kementerian ESDM menegaskan bahwa ketahanan energi adalah kunci utama bagi ketahanan pangan dan hilirisasi, yang menjadi prioritas kebijakan Pemerintah saat ini. Tanpa pasokan energi yang stabil, upaya mewujudkan ketahanan di sektor lain sulit tercapai.

Wakil Menteri ESDM Yuliot mengungkapkan, ketahanan energi merupakan bagian dari ketahanan nasional yang tertuang dalam Asta Cita. Ketahanan energi dapat memberikan manfaat besar bagi perekonomian nasional.

“Tanpa ketahanan energi, ketahanan di sektor lain tidak dapat terwujud. Pangan, misalnya, masih memerlukan energi, begitu juga dengan hilirisasi yang menjadi prioritas Pemerintah untuk pembangunan berkelanjutan," ujar Yuliot.

Menurut Yuliot, ketahanan energi dapat dicapai dengan menyeimbangkan pasokan dan kebutuhan energi nasional. Pada 2024, kebutuhan minyak dalam negeri mencapai 532 juta barel per tahun, sementara produksi nasional hanya 212 juta barel. Untuk menutupi kekurangan ini, Pemerintah perlu mengimpor 313 juta barel per tahun, terdiri atas 112 juta barel minyak mentah dan 201 juta barel bahan bakar minyak (BBM).

Selain itu, pemerintah mendorong peningkatan produksi migas melalui pengembangan undeveloped discovery, yang berpotensi menghasilkan 2,86 miliar barel minyak dan 19 triliun kaki kubik gas bumi.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional untuk mempercepat hilirisasi di sektor perikanan, kehutanan, pertanian, minyak dan gas, hingga mineral dan batu bara. Dorongan untuk melakukan hilirisasi bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup.

Pembentukan Satgas Hilirisasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang diakses dari laman resmi Sekretariat Negara di Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa pembentukan satgas itu bertujuan mempercepat hilirisasi di berbagai sektor dan mempercepat terwujudnya ketahanan energi nasional. gro