NERACA

Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 Republik Indonesia (RI) Jusuf Kalla atau JK mengingatkan ekonomi Islam tidak boleh monopoli dan tidak boleh spekulasi, sebab bertentangan dengan esensinya. "Ekonomi Islam itu sesuai zamannya. Jadi jangan kita merasa, ekonomi Islam harus kembali pada abad keenam hingga abad ke-13 masa itu," kata JK dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, akhir pekan kemarin. 

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam sambutan pada acara Muktamar ke-5 Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), di Jakarta, Kamis (15/5) malam. Dalam kesempatan itu juga, JK memaparkan bahwa untuk menerapkan sistem ekonomi Islam harus memahami esensi dan prinsip yang ada. Baginya, esensi ekonomi Islam adalah untuk kesejahteraan, kebahagiaan, adil, dan terbuka. "Dari esensi itu muncullah perilaku, yaitu tidak boleh monopoli, tidak boleh spekulasi, harus jujur, terbuka, dan bersaing sehat. Jadi tidak boleh menipu dalam ekonomi Islam," kata Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) ini pula.

Dari pemaparan itu, kata JK lagi, ia berkesimpulan bahwa ekonomi Islam itu mudah. "Tapi jangan dimudah-mudahkan. Kalau pun ada anggapan berat, jangan juga diberat-beratkan. Kita laksanakan saja hal-hal yang tidak dilarang," ujarnya lagi. Ia mencontohkan persoalan riba yang selalu diperdebatkan. JK berpendapat, riba memiliki esensi jika terjadi transaksi pinjam-meminjam yang membuat peminjam terzalimi.

Contohnya, ketika harus membayar dengan bunga yang tinggi sehingga tidak mampu. "Misalnya kalau bunganya sampai 20 persen atau di atas itu, itu sudah memberatkan dan menzalimi. Tapi misalnya di KUR itu bunganya di 6 sampai 7 persen, itu saya kira tidak memberatkan," kata dia. Lagipula, ujar dia melanjutkan, tidak ada ekonomi yang berjalan jika bunga terlalu tinggi.

Lebih jauh JK mengingatkan bahwa ekonomi Islam berkaitan dengan muamalah yang merupakan sunnah Rasulullah SAW. Menurutnya, ekonomi Islam berada di antara prinsip ekonomi kapitalisme dan ekonomi sosialisme. "Ekonomi Islam mengambil kebaikan kapitalisme dan sosialisme, sehingga mendukung perdagangan yang adil, jujur, tidak monopoli, dan tidak ada praktek spekulasi," ujar JK lagi.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta akademisi, birokrasi, hingga praktisi Islam untuk terus meningkatkan peran dalam merespons isu ekonomi aktual. Menurut dia, ketiga pemain itu merupakan pilar utama ekonomi Islam yang diharapkan bisa mewujudkan suatu konsep keadilan yang manfaatnya bisa dirasakan secara konkret.

“Tentu kita juga berharap para ahli ekonomi Islam bisa terus meningkatkan peran merespons berbagai isu aktual dan juga menjadi agen perubahan, baik di level nasional maupun di institusi global,” ujar Sri Mulyani. Kegiatan Sarasehan Ekonom Islam diinisiasi oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI). Sri Mulyani menyoroti cita-cita IAEI yang ingin menghadirkan sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Sejak dibentuk pada dua dasawarsa lalu, kata Sri Mulyani, peran IAEI terus berkembang, mulai dari lanskap akademik hingga mengambil peran dalam penyusunan kebijakan pemerintah melalui berbagai riset dan kajian. “Berbagai dinamika global seperti pandemi COVID-19 telah menjadi bukti betapa peran ahli ekonomi Islam menjadi sangat krusial. Saya senang bahwa IAEI telah mengambil peranan aktif dalam merespons gejolak tersebut, bahkan ikut aktif dalam pembangunan infrastruktur nasional,” tambahnya.