NERACA

Surabaya - Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza menekankan pentingnya sinkronisasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam upaya memajukan UMKM di Indonesia.

"Saya setuju dengan Pak Emil yang mengedepankan pentingnya sinkronisasi dari tingkat provinsi khususnya kepada dinas yang membidangi UMKM di kabupaten dan kota. Itulah kenapa hari ini kita mulai dengan mengumpulkan Kepala Dinas yang membidangi UMKM di seluruh Indonesia," ujar Helvi di Surabaya.

Pada acara yang sama, Plt. Gubernur Jawa Timur Emil Dardak sempat menyebut jika diperlukan sinkronisasi program di tingkat provinsi terkait pengelolaan UMKM, agar tepat sasaran dan terasa manfaatnya oleh pengusaha UMKM.

Menurut Wamen Helvi, sesungguhnya para pemimpin daerah yang lebih memahami dan mengetahui potensi wilayah dan warganya sehingga Kementerian UMKM berharap banyak rekomendasi yang disampaikan dari daerah terkait UMKM yang harus didukung demi kemajuan UMKM di Indonesia.

"Tentu saja kami menginginkan pendekatan penyusunan ini bukan top-down, untuk itu kami berusaha agar mendapat masukan dari Bapak Ibu sekalian sehingga pemberdayaan dan perlindungan UMKM senantiasa efektif," kata Helvi.

Terkait kolaborasi, Helvi melanjutkan, Kementerian UMKM telah menjalin berbagai kemitraan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. 

Helvi mengatakan, ada beberapa kolaborasi yang sudah dijalin oleh Kementerian UMKM, di antaranya dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Ekraf, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian PPPA. Kemudian untuk akses pasar dengan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Investasi/BKPM.

"Ada juga kolaborasi dengan Kementerian Perdagangan, kami bekerja sama untuk mendorong UMKM Go Export, kemudian terkait hilirisasi dengan BKPM, kami akan disandingkan untuk kemitraan UMKM dengan para pengusaha besar," ujar Helvi.

Tak hanya kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga, Wamen Helvi melanjutkan, Kementerian UMKM juga telah melakukan kerjasama dan kegiatan pemberdayaan UMKM di Indonesia dengan beberapa pihak, seperti Pemerintah Daerah, BUMN, swasta, platform digital, lembaga pembiayaan, perguruan tinggi, dan asosiasi terkait. 

Menurut Helvi, Rancangan Rencana Strategis Kementerian UMKM Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional dan internasional, serta tantangan yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia. 

Selain regulasi yang sudah ada saat ini, Helvi menambahkan, Renstra Kementerian UMKM juga memuat kerangka regulasi yang akan dirumuskan dalam 5 tahun ke depan dan diharapkan menjadi penunjang bagi kegiatan pemberdayaan UMKM. 

"Ada beberapa kerangka regulasi yang sedang digodok di Kementerian UMKM, di antaranya adalah Rancangan Peraturan Menteri UMKM tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM. Kemudian ada juga Rancangan Peraturan Menteri UMKM tentang Penyelenggaran Satu Data, dan Rancangan Peraturan Menteri UMKM terkait Kemitraan dan Holding UMKM," kata Helvi.

Tidak hanya itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mendorong industri waralaba turut memajukan UMKM dalam lingkup kemitraan dan ikut berkontribusi dalam meningkatkan rasio kewirausahaan.

"Pasar dalam negeri kita sangat besar, maka kita harus perkuat ragam bisnis pengusaha UMKM kita. Perbanyaklah menjadi market creator sehingga dapat menjadi pemimpin pasar dan menumbuhkan lapangan pekerjaan," kata Maman.

Saat ini, Maman menambahkan, rasio kewirausahaan Indonesia berada di angka 3,1 persen dari total angkatan kerja. Sebagai perbandingan, rasio kewirausahaan Malaysia dan Thailand sudah lebih dari 4 persen, sementara Singapura 8,7 persen dan Amerika Serikat 12 persen.  

Negara dengan rasio kewirausahaan yang tinggi, pertumbuhan ekonomi akan terakselerasi sehingga menjadi negara maju. Oleh karena itu, Indonesia harus segera meningkatkan rasio kewiusahaan menjadi lebih dari 4 persen.

Maman secara khusus mendorong industri waralaba untuk berpihak pada UMKM melalui ruang lingkup kemitraan yang mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.

Maman juga mengatakan, berdasarkan data Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (WALI) bisnis waralaba di Indonesia berkembang pesat.