NERACA

Brasilia - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menghadiri Brazil, Russia, India, China, South Africa (BRICS) Energy Ministerial Meeting di Brasilia, Brazil.

Pada kesempatan tersebut, Yuliot menyampaikan perspektif kebijakan energi Indonesia yang selaras dengan dinamika global, yakni transisi energi menuju energi bersih.

Selain itu, Yuliot juga menyampaikan bahwa transisi energi yang dilakukan di Indonesia harus bersih, adil, berkelanjutan, dan inklusif, untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Yuliot juga menyatakan bahwa transisi energi tidak harus dilakukan dengan pendekatan one-size-fits-all, namun harus merefleksikan kondisi nasional, prioritas pembangunan, dan kedaulatan teknologi.

"Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menjadi negara yang paling unik dalam forum energi ini. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memastikan akses terhadap energi di seluruh wilayah yang beragam dan terpencil. Untuk mengatasi hal ini, kami memprioritaskan pengembangan energi terbarukan, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang mendukung pertumbuhan yang inklusif," jelas Yuliot.

Dengan keunikan tersebut, posisi dan kontribusi Indonesia dalam BRICS akan memberikan warna yang berbeda. Yuliot menyampaikan, untuk mempromosikan energi bersih, Indonesia telah menerapkan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan campuran bahan bakar nabati biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40 persen atau B40, serta mendorong implementasi memasak bersih berbasis bioenergi.

Indonesia juga memiliki cadangan mineral yang cukup signifikan, termasuk cadangan nikel dan timah yang terbesar di dunia, serta potensi bauksit dan tembaga yang cukup besar. Sumber daya ini mendukung peta jalan hilirisasi senilai USD618 miliar untuk memastikan nilai tambah dan pembangunan berkelanjutan.

"Maka dari itu, Indonesia menekankan bahwa pemilik sumber daya alam adalah negara, dan negara berhak untuk mengatur dan mengelola rantai pasokan sumber daya, termasuk mineral jarang, yang sejalan dengan prioritas nasional dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Yuliot juga menegaskan bahwa energi harus dianggap sebagai aset yang strategis, bukan hanya komoditas. Oleh karena itu, Indonesia tengah meningkatkan sektor minyak dan gas (migas), dengan upaya mencapai 1 barel minyak per hari dan 12 BSCFD gas pada tahun 2030. Indonesia juga menjajaki energi nuklir sebagai opsi baseload yang rendah karbon, dengan reaktor pertama direncanakan pada tahun 2032 dan target kapasitas terpasang 36 gigawatt (GW) pada 2060.

"Tak hanya itu, kami juga bangga menjadi salah satu negara yang terdepan di dunia dalam pengembangan energi panas bumi, dengan 19 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), lebih dari 2,68 GW kapasitas terpasang, dan peta jalan yang jelas untuk mencapai 6,2 GW pada tahun 2030," imbuh Yuliot.

Terkait dengan transisi energi, Kementerian ESDM bersama Agence Francaise De Developpement (AFD) secara resmi meluncurkan Indonesia Energy Transition Facility (IETF). Program ini merupakan bagian dari perjanjian hibah langsung (Implementing Agreement) yang ditandatangani pada 1 November 2024 dengan total nilai komitmen sebesar EUR 3 juta.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menyampaikan bahwa transisi energi merupakan bagian penting dalam prioritas sektor energi di bawah Kabinet Merah Putih 2024-2029. Ia menjelaskan bahwa visi dan prioritas sektor energi dalam kabinet yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menitikberatkan pada ketahanan dan swasembada energi untuk memastikan kemandirian serta keberlanjutan energi nasional.

Beberapa program prioritas yang sedang dijalankan mencakup hilirisasi mineral dan batu bara, peningkatan lifting minyak dan gas bumi, penerapan biodiesel 40%, serta penyediaan gas untuk industri dalam negeri. Dadan menegaskan bahwa seluruh program ini tetap memperhatikan target pengurangan emisi gas rumah kaca.

"Pada tahun 2024, realisasi penurunan emisi gas rumah kaca (Indonesia) sektor energi mencapai 147,61 juta ton CO2 ekuivalen, melampaui target yang kami tetapkan sebesar 142 juta ton. Jadi kita masih on the track pada pengurangan emisi," ungkap Dadan.

Selain itu, Dadan juga menyampaikan bahwa pengembangan kelistrikan periode 2025-2034 direncanakan mencapai kapasitas 71 gigawatt (GW), sejalan dengan komitmen global dalam menurunkan emisi dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan.

"Dalam menjalankan transisi energi, pemerintah melalui Kementerian ESDM menjalin kerja sama strategis dengan berbagai pihak. Dengan AFD seperti yang kita bicarakan sekarang, diharapkan kolaborasi ini dapat mempercepat transformasi Indonesia menuju sistem energi yang lebih hijau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan," pungkas Dadan.