NERACA

Cileunyi - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menekankan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan ekosistem yang sehat bagi pengusaha UMKM untuk pemerataan dan keadilan ekonomi.

"Kalau dalam konteks margin keuntungan, berdasarkan data BGN dalam satu SPPG memang dibatasi 3 sampai 4 ribu penerima program MBG. Kenapa tidak boleh lebih? Karena pemerintah ingin tercipta pemerataan dan keadilan ekonomi di seluruh daerah," kata Menteri Maman saat membuka acara Perluasan Keterlibatan UMKM dalam MBG di SPPG Cileunyi Al-Kasyaf Kabupaten Bandung.

Maman menekankan UMKM memiliki posisi sangat strategis dalam mendukung program MBG, yang merupakan program prioritas nasional dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan unggul. 

Dalam konteks ini, Maman menyebut, keterlibatan UMKM terjadi di tiga titik utama yaitu pemasok bahan baku di sisi hulu, penyedia jasa boga SPPG di sisi dapur, dan pengolah limbah makanan di sisi hilir.

"SPPG Cileunyi Al-Kasyaf dipilih karena memenuhi indikator sebagai SPPG ramah UMKM, karena telah mengoptimalkan perekonomian lokal dan melibatkan pengusaha UMKM mulai dari hulu hingga ke hilir," kata Maman.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, Maman melanjutkan, ada sekitar 29,3 juta pengusaha UMKM di sektor pangan yang bisa berperan sebagai pemasok bahan baku. 

Sedangkan berdasarkan data Sistem Informaai Data Tunggal (SIDT) Kementerian UMKM 2024, ada lebih dari 30 ribu UMKM untuk sektor jasa boga dan pengelola limbah makanan.

"Program MBG mengusung semangat “UMKM Mandiri, Gizi Terpenuhi”. Ini berarti bahwa penguatan UMKM dalam rantai pasok MBG adalah kunci dalam menjaga kontinuitas dan kualitas pangan bergizi bagi masyarakat," ujar Maman.

Maman menyebut Kementerian UMKM memberikan dukungan nyata melalui empat pilar utama yaitu memfasilitasi akses permodalan dan pembiayaan, peningkatan kapasitas manajemen usaha, peningkatan produktivitas, dan legalitas hingga pelindungan usaha bagi pekerja dan relawan di ekosistem MBG.

"Peningkatan kapasitas manajemen usaha ini termasuk pendampingan intensif selama tiga bulan kepada UMKM agar memenuhi spesifikasi SPPG, serta pelatihan pengelolaan sisa makanan melalui budidaya maggot," kata Maman.

Terkait MBG, pemerintah menegaskan komitmennya dalam pelaksanaan program MBG dengan memastikan bahwa makanan yang disediakan aman, bebas kontaminasi, dan bergizi seimbang. Program ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui perbaikan gizi anak-anak dan kelompok rentan.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan bahwa anggaran per porsi makanan dalam program MBG telah disesuaikan untuk memastikan efisiensi tanpa mengurangi kualitas gizi.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ujar Presiden Prabowo.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, melaporkan bahwa hingga saat ini, program MBG telah menjangkau lebih dari 3,5 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

 "Sudah dilakukan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 1.286 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di 38 provinsi dan sudah melayani 3.506.941 penerima manfaat," ungkap Dadan Hindayana.

Dalam upaya memastikan kualitas dan manfaat program di lapangan, Yovan Iristian dari Kementerian Hukum dan HAM melakukan monitoring di SMK Negeri 48 Jakarta.

"Kami ingin memastikan bahwa program makan bergizi gratis ini berjalan dengan baik serta benar-benar memberikan manfaat bagi siswa. Makanan yang dibagikan juga memiliki gizi yang baik dan seimbang," kata Yovan Iristian.

Sementara itu, Deputi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Budiono, menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program MBG.

"Seluruh program makanan bergizi gratis harus melibatkan kolaborasi pemangku kepentingan terkait untuk dikonvergensikan sehingga bisa komprehensif dan terintegrasi," jelas Budiono.

Pemerintah juga menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Dinas Kesehatan setempat untuk melakukan inspeksi dan pengawasan secara berkala guna memastikan keamanan dan kualitas makanan yang disediakan.

Ombudsman RI akan melakukan pengawasan anggaran dan standar operasional prosedur (SOP) kepada yayasan pengelola MBG di 34 Provinsi agar tidak ada lagi persoalan dalam penyelenggaran program MBG