NERACA

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memastikan bahwa makanan yang disediakan aman, bebas kontaminasi, dan bergizi seimbang. Program ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui perbaikan gizi anak-anak dan kelompok rentan.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan bahwa anggaran per porsi makanan dalam program MBG telah disesuaikan untuk memastikan efisiensi tanpa mengurangi kualitas gizi.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ujar Presiden Prabowo.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, melaporkan bahwa hingga saat ini, program MBG telah menjangkau lebih dari 3,5 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

 "Sudah dilakukan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 1.286 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di 38 provinsi dan sudah melayani 3.506.941 penerima manfaat," ungkap Dadan Hindayana.

Dalam upaya memastikan kualitas dan manfaat program di lapangan, Yovan Iristian dari Kementerian Hukum dan HAM melakukan monitoring di SMK Negeri 48 Jakarta.

"Kami ingin memastikan bahwa program makan bergizi gratis ini berjalan dengan baik serta benar-benar memberikan manfaat bagi siswa. Makanan yang dibagikan juga memiliki gizi yang baik dan seimbang," kata Yovan Iristian.

Sementara itu, Deputi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Budiono, menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program MBG.

"Seluruh program makanan bergizi gratis harus melibatkan kolaborasi pemangku kepentingan terkait untuk dikonvergensikan sehingga bisa komprehensif dan terintegrasi," jelas Budiono.

Pemerintah juga menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Dinas Kesehatan setempat untuk melakukan inspeksi dan pengawasan secara berkala guna memastikan keamanan dan kualitas makanan yang disediakan.

Ombudsman RI akan melakukan pengawasan anggaran dan standar operasional prosedur (SOP) kepada yayasan pengelola MBG di 34 Provinsi agar tidak ada lagi persoalan dalam penyelenggaran program MBG

“Pihak kami akan memastikan jika semua standar operasional prosedur (SOP) telah dijalankan dengan baik di 34 Provinsi.” Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika

Program MBG diharapkan tidak hanya mampu mengurangi angka stunting dan malnutrisi, tetapi juga membentuk kebiasaan makan sehat sejak dini. Pemerintah mengajak masyarakat untuk turut mendukung dan mengawasi pelaksanaan program ini demi masa depan Indonesia yang lebih sehat dan cerdas.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa ia telah menerima laporan dari Badan Gizi Nasional terkait sejumlah permasalahan yang terjadi dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Meskipun hanya mencapai 0,005 persen dari total 3,4 juta peserta, namun pemerintah tetap berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis.

"Kami akan lebih fokus memperhatikan hal ini, dengan target mengurangi insiden hingga mencapai nol" kata Zulkifli Hasan atau biasa disapa Zulhas.

Tata kelola program Makan Bergizi Gratis akan terus disempurnakan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pekerjaan yang terlibat dalam program tersebut. Perbaikan tata kelola dan pengurangan insiden bertujuan untuk mencapai target 82,9 juta penerima manfaat. Maka dari itu, untuk merumuskan tata kelola yang lebih baik Kementerian keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara akan dilibatkan.

"Eselon satu kementerian terkait akan didukung oleh berbagai stakeholder. Kementerian Keuangan akan dilibatkan untuk memastikan kelancaran anggaran, sementara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi akan berperan dalam menyediakan tenaga yang diperlukan," papar Zulhas.

Zulhas juga menambahkan bahwa pemerintah daerah, termasuk bupati dan gubernur, akan terlibat langsung mendukung program ini. gro