NERACA

Jakarta - Isu legalisasi kasino kembali mencuat dalam rapat kerja Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu. Para anggota dewan membahas potensi sumber baru penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Di tengah kondisi keuangan negara yang sedang berat, sebagian pihak mulai membuka wacana kontroversial: menjadikan kasino sebagai sumber pemasukan resmi negara.

Usulan awal terkait legalisasi kasino itu disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Galih Kartasasmita, dalam rapat kerja dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada Kamis, 8 Mei 2025 beberapa Waktu lalu.

Galih mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pembukaan layanan kasino sebagai salah satu alternatif untuk menambah PNBP. Ia menilai bahwa aktivitas perjudian yang dilegalkan dan dikelola dengan pengawasan yang ketat, seperti yang dilakukan di Uni Emirat Arab (UEA), bisa memberikan kontribusi finansial yang signifikan terhadap keuangan negara. Usulan ini pun langsung menuai respon beragam dari publik, termasuk kalangan pengamat, tokoh masyarakat, dan pengguna media sosial.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tegas menolak usulan Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar Galih Kartasasmita, agar pemerintah menambah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lewat kasino.

Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah Cholil Nafis, menyampaikan, bahwa jangan pernah berpikir untuk melegalkan judi di Indonesia, dengan alasan menambah pendapatan negara. “Untuk menambah pendapatan negara harus diupayakan dan dimaksimalkan dari eksplorasi alam,” tutur Cholil dalam keterangannya dilansir dari laman resmi MUI, Rabu (14/5)

Pasalnya, kata dia, perjudian di Indonesia bertentangan dengan undang-undang dan norma masyarakat. “Jangan berpikir melegalkan untuk menambah pendapatan negara. Mari berupaya dari maksimalisasi eksplorasi alam. Selain perjudiaan bertentangan dengan UU juga menentang dengan norma masyarakat,” ujarnya.

Senada Said Didu, yang dikenal cukup aktif menyuarakan pandangannya terhadap isu-isu nasional, menyampaikan ketidaksetujuannya melalui akun media sosialnya. Dalam cuitannya, dia menyindir keras pemikiran di balik wacana tersebut yang menurutnya tidak masuk akal. "Beginilah pemikiran aneh-aneh. Sekalian aja narkoba, prostitusi, dll," tegas Said Didu.

Semenara itu, Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menanggapi isu ini secara lugas. Ia menilai wacana legalisasi kasino tidak perlu ditanggapi secara emosional atau hanya dari sisi moral atau agama. “Saya tidak membahas dari segi agama. Namun, kita tidak bisa menutup mata bahwa judi, meskipun ilegal, sudah marak di negara ini. Termasuk judi online yang kapitalisasinya mencapai triliunan rupiah,” ujar Agus.

Namun, ia menekankan jika legalisasi kasino jadi pilihan, maka perlu regulasi ketat, termasuk larangan bagi warga negara Indonesia untuk ikut berjudi, sebagaimana diterapkan di Malaysia. Di sana, pengunjung kasino seperti di Genting Highlands harus menunjukkan paspor dan hanya wisatawan asing yang diperbolehkan masuk. “Negara bisa mendapat pemasukan, sementara masyarakat tetap dilindungi dari bahaya judi,” katanya.

Sedangkan, Anggota Komisi I DPR RI, Abraham Sridjaja, menyatakan bahwa legalisasi kasino di Indonesia bukanlah isu hitam-putih.  “Ini soal keberanian melihat realitas. Jika kita bisa menciptakan zona pariwisata tertutup khusus untuk WNA, dengan sistem verifikasi, kamera pengawasan, dan larangan mutlak bagi WNI, maka kita bisa meraih manfaat fiskal tanpa mengorbankan nilai-nilai sosial bangsa,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa legalisasi ini harus disertai dengan Zona terbatas di kawasan pariwisata internasional (seperti Bali, Bintan, atau KEK tertentu), larangan total untuk WNI masuk ke area kasino, sistem pengawasan berlapis (digital, fisik, dan yuridis), reinvestasi langsung pendapatan kasino ke sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial “Legal tapi terbatas. Terbuka tapi terkendali. Kita bukan bicara perjudian massal, tapi kebijakan makroekonomi strategis,” tukasnya. agus