NERACA

Jakarta – Minyak kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia yang berkontribusi signifikan terhadap capaian nilai ekspor dan pertumbuhan ekonomi nasional. Melihat potensi ini, Kementerian Perindustrian terus mendorong hilirisasi sawit melalui langkah strategis dengan pengembangan produk olahan bernilai tambah tinggi, seperti pangan olahan, kosmetik, bioenergi, dan produk turunan lainnya.

Upaya hilirisasi ini mendapat dukungan dari berbagai daerah penghasil kelapa sawit, termasuk Sulawesi Selatan yang memiliki potensi besar dalam pengembangan industri kelapa sawit. Luas lahan perkebunan kelapa sawit di Sulawesi Selatan menurut data BPS (Badan Pusat Satistik), Statistik Perkebunan tahun 2024, yaitu 44.014 hektare (Ha), terdiri dari Perkebunan Negara 17.527 Ha, Perkebunan Swasta 841 Ha, dan Perkebunan Rakyat 25.646 Ha. Sedangkan untuk produksi Kelapa Sawit (CPO) Sulawesi Selatan sebesar 112.377 ton pada tahun 2024, yang meliputi 19.568 ton dari Perkebunan Negara, 3.931 ton Perkebunan Swasta, dan 88.878 ton Perkebunan Rakyat.

“Potensi besar yang dimiliki daerah seperti Sulawesi Selatan menjadi bagian penting dalam transformasi industri sawit yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan luas lahan dan produksi sawit yang signifikan, Sulawesi Selatan berpeluang menjadi pusat pertumbuhan industri hilir sawit di Kawasan Timur Indonesia,” kata Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Andi Rizaldi di Jakarta.

Andi menjelaskan, salah satu wujud nyata komitmen tersebut, unit pelaksana teknis (UPT) di bawah BSKJI Kemenperin, yaitu Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim (BBSPJIHPMM) Makassar telah melaksanakan lokakarya peningkatan kapasitas UMKM (usaha mikro kecil dan menengah). Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap upaya hilirisasi industri sawit di Kawasan Timur Indonesia.

“Workshop ini merupakan wujud nyata komitmen Kemenperin, khususnya melalui BBSPJIHPMM Makassar, untuk mendorong penguatan kapasitas masyarakat dan UMKM dalam sektor hilirisasi industri berbasis minyak sawit. Melalui inovasi pembuatan cokelat berbasis minyak sawit, diharapkan dapat menciptakan nilai tambah dan membuka peluang pasar baru bagi masyarakat dan UMKM di daerah,” ungkap Andi.

Sementara itu, Senior Analis Divisi UKMK BPDPPKS, Anwar Saddat menyampaikan, bahwa pihaknya berharap masyarakat dan pelaku UMKM bisa memperoleh manfaat langsung dana pengembangan industri sawit melalui pelatihan yang bisa menciptakan produk inovatif dari sawit serta membuka peluang usaha yang berkelanjutan.

Terkait hilirisasi sawit, Kepala Bidang Perusahaan BPDP Achmad Maulizal bahwa pentingnya kegiatan ini karena untuk mendorong hilirisasi sesuai kebijakan Asca Cita Prabowo Subianto untuk memperkuat hilirisasi di bidang pangan dan energi. Penguatan sawit ini juga sudah tertuang di program-program Presiden Prabowo seperti dalam RPJMN.

“Untuk mencapai Indonesia emas, peranan BPDP disini untuk mendorong kemandirian pangan dan energi,” kata Maulizal.

Dalam konteks swasembada energi, Maulizal menyebut Indonesia harus menyiapkan minyak nabatinya untuk mengganti energi fosil. Menurutnya, hilirisasi sawit pun bisa menopang industri lain seperti maritim. 

“Misalnya, helm sawit ini untuk mendukung kegiatan maritim. Lalu perahu-perahu yang terbuat dari hasil samping sawit juga bisa mendukung kegiatan maritim nelayan,” jelas Maulizal.

Maulizal menambahkan, fokus BPDP tahun ini terus menggenjot pelaksanaan peremajaan sawit rakyat (PSR). Tanpa PSR, Mauli mengatakan produktivitas sawit Indonesia terus menurun. Saat ini saja, produktivitas petani hanya 2,5-3 ton/Ha/tahun. 

Sementara itu, Kepala Bidang Sustainability APROBI Rapolo Hutabarat mengatakan pelaku usaha terus mendukung program pemerintah dalam meningkatkan mandatori biodiesel. Dia merinci sejak 2005 kapasitas terpasang biodiesel terus naik, tahun 2024 mencapai lebih dari 20 Juta kilo liter (k/l). 

Di samping itu, Rapolo menyebut jika terdapat juga bahan energi terbarukan seperti bioethanol dan bioavtur yang harus didorong ke depan oleh pemerintah. 

“Perusahaan bioethanol yang bernaung di Aprobin ada beberapa. Program bioethanol itu belum berjalan seperti yang ditetapkan regulasi. Di Jawa Timur, misalnya, sudah ada percampuran. Kita dorong berjalam program bioethanol bisa jalan baik dari sawit atau minyak nabati lainnya,” jelas Rapolo.