NERACA

Jakarta-Kehadiran Koperasi Merah Putih menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat ekonomi desa, sekaligus mengubah narasi tentang ketertinggalan menjadi cerita keberdayaan. Program ini bukan hanya sekadar inisiatif pemerintah, tetapi juga representasi dari semangat kolektif masyarakat desa untuk menjadi subjek pembangunan. Dalam menghadapi tantangan modernisasi yang sering kali mengikis kemandirian desa, koperasi ini hadir sebagai solusi yang membangun ekonomi desa secara inklusif dan berkelanjutan.

Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa program Koperasi Desa Merah Putih, yang merupakan inisiatif utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dirancang untuk memperkuat ekonomi pedesaan tanpa membebani APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). 

"Program ini bertujuan menciptakan ekosistem ekonomi yang saling menguntungkan dan menghapus ketergantungan pada rentenir atau pinjaman online. Hal ini menunjukkan komitmen untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dan lebih mandiri bagi masyarakat desa," ujar Ferry. 

Salah satu kekuatan utama dari Koperasi Merah Putih terletak pada kemampuannya membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Masyarakat desa tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen dan pelaku aktif dalam rantai nilai ekonomi, mulai dari pengolahan hasil pertanian hingga pengembangan produk berbasis budaya lokal. 

Melalui koperasi, desa dapat memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki dan mengolahnya menjadi produk dengan nilai tambah tinggi, yang pada akhirnya mendorong kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pembentukan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia, yang akan diluncurkan pada 12 Juli 2025. 

"Pemerintah berharap koperasi ini dapat menggerakkan ekonomi desa secara lebih maksimal, dengan target keuntungan mencapai Rp 1 miliar per koperasi per tahun. Program ini juga menjadi bagian dari upaya untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah kota dan desa, memberikan akses yang lebih besar pada pasar dan sumber daya bagi pelaku UMKM desa," tambah Sudaryono atau biasa disapa Mas Dar. 

Koperasi Merah Putih bukan hanya berfungsi sebagai pendorong ekonomi lokal, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam memperkuat ketahanan nasional. Dengan desa-desa yang lebih mandiri, distribusi pembangunan menjadi lebih merata, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada. Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, menekankan pentingnya peran teknologi dalam mempercepat pembangunan koperasi. 

"Platform digital resmi kopdesmerahputih.kop.id merupakan langkah strategis untuk mempermudah pendaftaran dan pengelolaan koperasi secara mandiri," ungkap Budi Arie.

Sehingga dengan terus berkembangnya koperasi ini, masa depan desa di Indonesia semakin cerah. Tidak hanya sebagai penerima kebijakan, desa kini menjadi kekuatan ekonomi yang menentukan arah pembangunan nasional. Koperasi Merah Putih adalah simbol kebangkitan ekonomi desa, yang membawa harapan baru bagi masyarakat Indonesia.

Seperti diketahui bahwa pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi desa melalui pembentukan 80 ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang ditargetkan akan diluncurkan secara resmi pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional. Inisiatif ini diproyeksikan mampu membuka antara 1 hingga 2 juta lapangan pekerjaan baru di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, Budi Arie juga mengatakan bahwa keberadaan puluhan ribu koperasi ini akan menciptakan permintaan tinggi terhadap tenaga kerja di berbagai sektor.

"Beberapa tenaga kerja yang dibutuhkan untuk Kopdes Merah Putih seperti pengawas, hingga sopir yang bertugas mengantarkan barang. Kemudian kebutuhan tenaga kerja sopir truk yang akan mengangkut barang," ujar Budi Arie.

Jika masing-masing koperasi memiliki dua unit truk, maka setidaknya dibutuhkan 160 ribu pengemudi hanya untuk operasional distribusi barang. 

"Misalnya 2 truk masing-masing Kopdes, 80 ribu kali 2, 160. Paling tidak untuk pengemudi truk saja, sudah bisa menambah 160 ribu lapangan kerja, itu baru dari sopir truk," lanjut Budi Arie.

Sehingga dalam hal ini pemerintah menargetkan agar seluruh desa di Indonesia memiliki koperasi aktif. Termasuk di dalamnya 27 ribu desa yang hingga kini belum memiliki koperasi sama sekali.