NERACA

Bogor - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng konsorsium Marine Protected Area (MPA) & Other Effective areabased Conservation Measures (OECM) Indonesia 2025 yang terdiri dari WWF Indonesia, Coral Triangle Center (CTC), Rare, Yayasan Pesisir Lestari, Rekam, dan Konservasi Indonesia (KI) untuk mengejar target 30 persen wilayah konservasi laut.

Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara, untuk mencapai target tersebut dibutuhkan kerjasama berbagai macam pihak. "Tujuan kerjasama ini untuk mengawal target perluasan kawasan konservasi laut," kata Koswara saat ditemui saat Simposium MPA dan OECM Indonesia di Bogor, Kamis (15/5).

Ia menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia pada 2022 telah menetapkan target untuk melindungi 30% perairan Indonesia atau sekitar 97,5 juta hektare pada 2045. Hal ini melanjutkan target sebelumnya dalam perlindungan 10% wilayah perairan atau 32,5 juta hektar dan pengelolaan yang efektif, yang  tertuang dalam MPA Vision 2030. Dimana  saat ini telah tercapai setidaknya 29,9 juta hektar kawasan konservasi di perairan.

Direktur Program Kelautan dan Perikanan WWF, Imam Musthofa mengaku optimis target tersebut akan tercapai sesuai dengan waktunya. "Jika dari quantity, saya yakin bakal tercapai. Tapi secara quality, itu akan berat penerapannya. Jika secara angka sudah capai 97,5 juta hektar, nanti pengawasannya bagaimana? Itu juga yang menjadi penekanan kita," katanya.

Imam mengungkapkan mengapa konservasi laut itu sangat penting, karena salah satu sumber pangan berasal dari laut yakni ikan. "Kenapa saat ini harga ikan makin mahal? Karena untuk mencari ikan itu nelayan harus sampai ke tengah laut. Karena di pinggiran sudah tidak ada ikan lagi. Maka dari itu, butuh BBM yang lebih banyak, alhasil harga makin mahal," jelasnya.

Di kesempatan yang sama, Direktur Konsevasi Ekosistem Kementerian Kelautan dan Perikanan Firdaus Agung menjelaskan bahwa kini kita menghadapi tiga macam krisis yakni keanekaragaman hayati, krisis pencemaran dan krisis perubahan iklim. "Konservasi menjadi salah satu cara kita mengatasi hal ini, meskipun tidak menyelesaikan semuanya. Jadi misalnya ada salah satu keanekaragaman hayati yang akan punah, konservasi menjadi jalan keluarnya," katanya.

Disamping itu, Konsep MPA dan OECM dinilai menjadi bagian integral dari Kebijakan Ekonomi Biru Kementerian Kelautan dan Perikanan yang meliputi: perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan perikanan budidaya laut, pesisir dan darat secara berkelanjutan, pengawasan  dan pengendalian kawasan pesisir dan  pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah  plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan. 

Pada kesempatan tersebut, diluncurkan pula dokumen MPA vision 2045, Komite Nasional MPA dan OECM, MPA for Fisheries, MPA for Species dan MPA for Blue Carbon. Dokumen-dokumen ini secara keseluruhan, bertujuan untuk memastikan bahwa perlindungan laut Indonesia dilakukan secara ilmiah, terkoordinasi, terukur, dan inklusif.

MPA vision 2045, sebagai peta jalan (roadmap) nasional untuk mencapai 30% perlindungan wilayah laut Indonesia pada tahun 2045; Komite Nasional MPA dan OECM, mengkoordinasikan kebijakan dan aksi lintas sektor (pemerintah, LSM, akademisi, masyarakat) dalam pengelolaan MPA dan OECM; MPA for Fisheries, menyelaraskan pengelolaan kawasan konservasi laut dengan perikanan berkelanjutan; MPA for Species, melindungi spesies laut yang terancam punah dan habitat pentingnya; MPA for Blue Carbon, mengintegrasikan ekosistem pesisir (mangrove, lamun, rawa pasang surut) dalam upaya mitigasi perubahan iklim.