NERACA

Jakarta – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menyampaikan laporan pencapaian fasilitasi perizinan Kementerian UMKM sepanjang triwulan pertama tahun 2025 sebagai bagian dari komitmen dalam menjunjung tinggi transparansi dan pelibatan publik terhadap kinerja serta arah kebijakan kementerian.

“Kami ingin menyampaikan beberapa hasil pencapaian berdasarkan arahan dan petunjuk Presiden terkait kemudahan berusaha bagi pengusaha UMKM. Informasi ini kami buka sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemantauan dan benchmarking capaian,” ujar Menteri Maman dalam konferensi pers seusai acara halalbihalal di Jakarta.

Maman menyebutkan, hingga akhir triwulan I 2025, Kementerian UMKM bersama Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah mendorong percepatan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM sebanyak 739.843 NIB pada triwulan I 2025. Dengan capaian ini, secara kumulatif, total penerbitan NIB nasional telah mencapai 12,27 juta atau sekitar 80,2 persen dari target nasional sebesar 15,3 juta NIB pada tahun 2029.

Selain NIB, Maman juga melaporkan penerbitan pada triwulan I 2025 sebanyak 25.509 sertifikat halal dengan cakupan sekitar 162.754 produk dari target nasional 2025 sebesar 3,5 juta sertifikasi halal.

“Untuk itu, Kementerian UMKM terus mendorong kemudahan berusaha dan legalitas pengusaha UMKM melalui penyelenggaraan ‘Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro’ yang akan diadakan di 18 provinsi guna mempercepat target tersebut,” kata Maman.

Maman menjelaskan guna mempercepat target nasional sertifikasi halal, Kementerian UMKM bersama BPJPH mendorong kebijakan halal self declare yang dapat dilakukan oleh pengusaha mikro dan kecil didampingi pendamping halal untuk menyatakan kehalalan produknya. 

Dalam hal standardisasi produk, sebanyak 94.530 pengusaha UMKM telah memperoleh sertifikasi SNI Bina UMKM pada triwulan pertama. Sejak tahun 2022 hingga 31 Maret 2025, total akumulasi produk UMKM yang telah tersertifikasi mencapai 1.084.123 produk dari 926.696 pengusaha UMKM.

Maman juga memaparkan capaian penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah terealisasi hingga 31 Maret 2025 sebesar Rp57,51 triliun kepada 1.014.545 debitur. “Dari jumlah tersebut, sektor produksi menyerap dana sebesar Rp33,86 triliun atau sekitar 58,9 persen dari total penyaluran KUR,” jelas Maman.

Maman menyatakan optimistis dapat mencapai target yang telah ditetapkan serta akan memberikan laporan perkembangan kepada publik. “Semangat transparansi ini akan terus kami dorong. Kami berencana menyampaikan laporan triwulan kedua agar masyarakat bisa memonitor langsung kinerja kementerian ini dalam mendukung pengusaha UMKM di seluruh Indonesia,” ungkap Maman.

Terkait UMKM, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menekankan pentingnya  informasi pasar ekspor dan promosi untuk meningkatkan ekspor, terutama untuk produk UMKM. Informasi ini dapat diperoleh dari perwakilan perdagangan di luar negeri (perwadag) dan platform Inaexport.

"Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah merangkum informasi pasar ekspor dalam    Inaexport (www.inaexport.id). Informasi tersebut mencakup persyaratan masuk, tren produk,  preferensi konsumen, daftar importir, dan informasi lain yang dapat dimanfaatkan pelaku UMKM. Selain itu, pelaku UMKM juga dapat berkomunikasi langsung dengan perwadag untuk memperoleh informasi pasar ekspor tersebut," terang Roro.

Roro juga menekankan, Kemendag siap membantu UMKM memulai dan meningkatkan ekspor.  Kemendag bersama perwakilan perdagangan di luar negeri terus mempromosikan produk  unggulan Indonesia melalui penjajakan  kesepakatan bisnis (business matching), misi dagang, dan juga pameran internasional.

Fokus program kerja Kemendag saat ini mencakup pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan peningkatan UMKM BISA Ekspor. 

"BISA adalah singkatan dari Berani  Inovasi, Siap  Adaptasi.  Untuk mendukung UMKM BISA  Ekspor, Kementerian Perdagangan melakukan berbagai upaya yang secara garis besar dapat diklasifikasikan dalam empat program, yakni pengembangan kapasitas pelaku usaha,   pengembangan daya saing produk ekspor, penyediaan informasi pasar, dan promosi ekspor," sebut Roro.