NERACA

Jakarta – Menyambut Hari Raya Iduladha 1446 H/2025 M, Kementerian Pertanian (Kementan) memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban guna mencegah penyebaran penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan zoonosis. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi intensif dengan dinas peternakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, menekankan pentingnya pengawasan lalu lintas ternak dan mitigasi risiko di seluruh rantai distribusi hewan kurban. Pengawasan tersebut mencakup peternakan, pasar hewan, tempat penjualan, hingga rumah potong hewan (RPH) dan lokasi pemotongan non-RPH (Rumah Potong Hewan).

“Kebutuhan hewan kurban yang meningkat signifikan turut memicu tingginya mobilisasi ternak antarwilayah. Jika tidak diantisipasi serius, hal ini dapat membuka celah masuknya penyakit seperti PMK, LSD, hingga Anthrax,” ujar Agung.

Salah satu langkah konkret yang diwajibkan adalah vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan kurban di sekitar titik penjualan dalam radius minimal tiga kilometer. Vaksinasi ini harus dilakukan paling lambat enam bulan sebelum penyembelihan.

Kementan juga mengimbau masyarakat untuk segera melapor kepada petugas kesehatan hewan jika menemukan gejala sakit pada hewan kurban. Pemerintah daerah diminta aktif melaporkan hasil pemeriksaan hewan, baik sebelum (antemortem) maupun sesudah pemotongan (postmortem), melalui aplikasi iSIKHNAS. Selain itu, sistem pelaporan darurat juga wajib diaktifkan, didukung dengan penguatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada publik.

“Dengan sinergi semua pihak, kita berharap Iduladha tahun ini bukan hanya khidmat secara spiritual, tetapi juga aman dari sisi kesehatan,” ujar Agung.

Di kesempatan terpisah, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Nuryani Zainuddin, menyoroti pentingnya pelaksanaan pemotongan hewan kurban yang higienis dan memperhatikan kesejahteraan hewan.

“Setiap tahapan pemotongan, mulai dari pemeriksaan sebelum hingga sesudah penyembelihan, harus dilakukan dengan baik dan benar,” jelas Nuryani.

Nuryani juga mengingatkan agar masyarakat memilih hewan kurban yang sehat, cukup umur, dan bebas gejala penyakit. Menurutnya, pelaksanaan kurban yang baik bukan hanya terkait dengan syariat agama, tetapi juga melindungi kesehatan masyarakat.

“Penanganan daging dan jeroan yang tidak higienis bisa menjadi jalur masuk penyakit zoonosis ke manusia. Di sinilah peran edukasi dan kesadaran kolektif sangat penting,” tegas Nuryani.

Kementan turut mengingatkan bahwa hewan kurban yang tidak terjual tidak boleh dikembalikan ke daerah asal. Hewan tersebut harus dipelihara, dipotong di RPH setempat, atau dijual di wilayah sekitar untuk mencegah penyebaran penyakit lintas wilayah.

Tahun ini, kebutuhan hewan kurban sapi dan kambing/domba diperkirakan mencapai 2.074.269 ekor, naik 1,98% dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, ketersediaan nasional mencapai 3.217.397 ekor, sehingga terdapat surplus sekitar 1,14 juta ekor. Kementan memastikan kecukupan hewan kurban secara nasional dan telah menyiapkan mekanisme distribusi dari daerah surplus ke daerah yang kekurangan.

Terkait sapi potong, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono mendorong para pengusaha ternak sapi di Indonesia untuk segera mendatangkan sapi indukan dari luar negeri. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan pangan bergizi nasional, terutama dalam mendukung program makan bergizi gratis yang dijalankan pemerintah.

Sudaryono, atau yang akrab disapa Mas Dar itu menegaskan bahwa untuk memastikan ketersediaan makanan bergizi bagi masyarakat, peran sektor peternakan sangat penting, khususnya dalam menyediakan daging dan susu. 

“Kita ingin pengusaha mendatangkan sapi hidup untuk dibudidaya disini sehingga kita mampu memenuhi kebutuhan nasional utamanya untuk pemenuhan makan bergizi gratis,” kata Mas Dar.

Namun saat ini, kebutuhan nasional untuk daging sapi dan susu masih relatif kurang. Sehingga, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah membuka peluang investasi sebesar-besarnya di sektor peternakan sapi.

“Makan bergizi gratis dari semua menu yang kita makan selain ikan dan garam domainnya dari Kementan, mulai dari cabainya, bawangnya, sayurnya, ayamnya, telurnya termasuk daging sapi dan susu yang masih kurang. Untuk itu kita membuka ruang investasi bagi siapapun yang mau mendatangkan sapi hidup,” ujar Mas Dar.

Untuk mencapai target tersebut, Mas Dar mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan mendatangkan 200.000 ekor sapi perah dan 200.000 ekor sapi pedaging pada tahun 2025. Dalam lima tahun ke depan, target total indukan sapi yang akan diimpor mencapai sekitar 2 juta ekor, dengan 1 juta ekor di antaranya diperuntukkan sebagai sapi perah. 

Sapi indukan tersebut akan disebar ke berbagai peternak, baik skala kecil maupun besar, melalui pola kemitraan.