Kelangkaan pupuk bersubsidi masih menjadi persoalan klasik yang menjadi hambatan para petani dalam meningkatkan daya saing produksinya. Alih alih ingin berhemat dengan membeli pupuk murah malah terjebak dengan pupuk asli tapi palsu (Aspal) yang justru merusak tanaman dan hasil produksi. Ya, bukannya untung malah buntung.

Menyadari masalah pupuk yang sulit dijangkau petani bakal mengancam ketahanan pangan yang tengah digalakkan pemerintah. Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar dalam wujudkan program Asta Citanya dalan swasembada pangan dengan memastikan distribusi pupuk subsidi berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Langkah konkret telah dilakukan dengan penyederhanaan skema penyaluran yang selama ini kerap menjadi hambatan utama bagi para petani.

Sejak awal tahun 2025, pemerintah mencatat keberhasilan dalam menyalurkan pupuk bersubsidi secara tepat waktu, sebuah pencapaian yang sebelumnya sering mengalami kendala teknis dan administratif. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa perhatian Presiden Prabowo terhadap sektor pertanian sangat besar, terbukti dengan berbagai stimulus yang diberikan kepada petani.

Pemerintah tidak hanya menyalurkan pupuk secara lebih efisien, tetapi juga merancang skema penebusan yang lebih mudah. Jika sebelumnya petani harus melalui prosedur panjang, kini mereka dapat menebus pupuk hanya dengan menggunakan KTP di kios resmi. “Dengan sistem ini, distribusi menjadi lebih transparan dan cepat, sehingga petani dapat segera menggunakannya tanpa harus menunggu waktu yang lama,”ujarnya.

Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 644/KPTS/SR.310/M.11/2024 menjadi dasar utama dalam alokasi pupuk bersubsidi tahun ini. Sebanyak 9,5 juta ton pupuk dialokasikan untuk petani di berbagai subsektor, termasuk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Kemudian berangkat dari upaya memastikan pupuk benar-benar sampai ke tangan petani dengan tepat dan transparan, Pupuk Indonesia bersama Kementan meluncurkan aplikasi I-Pubers secara nasional.

Aplikasi digital ini memudahkan petani dalam menebus pupuk bersubsidi, karena cukup dengan membawa KTP asli ke kios. Petugas kios akan memindai KTP menggunakan aplikasi I-Pubers yang kemudian merekam transaksi, serta mengambil foto KTP dan wajah petani dengan fitur geo-tagging dan timestamp untuk verifikasi.

Senior Project Manager Advokasi Publik Pupuk Indonesia, Yana Nurahmad Haerudin mengatakan,  kehadiran aplikasi i-Pubers (Integrasi Pupuk Bersubsidi) sebagai komitmen untuk meningkatkan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi. “Aplikasi ini dipakai kios untuk menginput data penyaluran pupuk bersubsidi secara digital," tandasnya.

Yana menyampaikan bahwa, i-Pubers merupakan hasil "perkawinan" antara t-Pubers (Tebus Pupuk Bersubsidi) yang dimiliki Kementan dengan aplikasi REKAN dari Pupuk Indonesia. Aplikasi ini mengintegrasikan data penerima pupuk subsidi di e-alokasi dengan data stok pupuk yang ada di Pupuk Indonesia.

Menjamin Tepat Sasaran

Saat ini i-Pubers telah diimplementasikan di Provinsi Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Rinciannya, di 3.140 kios atau 12 persen dari total kios yang dimiliki Pupuk Indonesia di seluruh pelosok negeri sebanyak 26.400. "Pada bulan Juli 2023 Kementan meminta dilakukan piloting i-Pubers, kemudian bulan September, Pupuk Indonesia telah melakukan perluasan. Melalui pengintegrasian ini lebih menjamin penyaluran pupuk bersubsidi lebih tepat sasaran," ujarnya.

Dalam implementasinya, Yana menyebutkan bahwa secara umum i-Pubers telah beroperasi dengan baik di enam provinsi tersebut. Namun ia juga tidak memungkiri secara nasional masih ada sekitar 819 blankspot atau hanya sekitar 3 sampai 4 persen dari total kios. Adapun solusinya, bisa melakukan transaksi penyaluran di luar titik kios. Selain itu, Pupuk Indonesia juga telah dibantu operator seluler dengan melakukan upgrade jaringan."Kami bersama Kementan terus melakukan penyempurnaan agar aplikasi i-Pubers ini bisa diterapkan dengan optimal, menjadikan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi semakin baik. Pupuk bersubsidi dapat diterima petani sesuai dengan regulasi dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional," ujar Yana.

Menurutnya, mekanisme penebusan pupuk bersubsidi menggunakan i-Pubers menjadi jauh lebih mudah. Petani cukup datang dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kios nanti akan melakukan input jumlah transaksi penebusan, dan petani menandatangani bukti transaksi pada i-Pubers. "Pada saat transaksi, KTP milik petani dan pupuk yang ditebus nanti difoto oleh kios melalui i-Pubers yang sudah dilengkapi dengan teknologi Geotagging. Teknologi ini bisa memberikan informasi tambahan seperti lokasi geografis, dan nama tempat transaksi," kata Yana.

Adapun manfaat yang diperoleh, tambah Yana, antara lain adanya digitalisasi proses penebusan dan dokumen administrasi penebusan pupuk bersubsidi lebih teratur. Kemudian aplikasi ini memberikan kemampuan untuk menelusuri penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat kios dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Selain itu akan mempermudah kontrol stok produk secara real-time.

Ditambahkannya, i-Pubers ini akan dikembangkan untuk rencana pemerintah pada bantuan langsung, yang akan ditransfer uangnya kepada petani penerima bantuan, dan perseroan akan terus melakukan perbaikan aplikasi untuk menyesuaikan dengan rencana tersebut. Sementara perwakilan dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Yanti Ermawati menyampaikan bahwa pengembangan aplikasi i-Pubers ini merupakan upaya agar penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan sasaran."Pupuk bersubsidi ini menjangkau 5.931 kecamatan di seluruh Indonesia. Untuk memastikan pupuk bersubsidi betul-betul sampai ke sana, mau tidak mau harus ada aplikasi yang bisa menghimpun hingga bukti-bukti transaksinya. Kami mencoba dengan Pupuk Indonesia. Melalui uji coba ini, kendala-kendala yang muncul bisa dicarikan solusi," ujar Erma. (bani)