NERACA

Jakarta - Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) Dony Oskaria mengungkapkan, dua penyebab utama kegagalan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menjalankan operasional. Hampir semua perusahaan BUMN yang pailit (bangkrut) memiliki akar masalah yang sama, diantaranya karena pengelolaan manajemen yang tidak baik ataupun adanya rekayasa laporan keuangan, katanya dalam acara IKA Fikom Unpad Executive Breakfast Meeting di Hutan Kota by Plataran, Jakarta, Rabu (18/6).

"BUMN itu mati selalu karena dua hal. Pertama adalah karena kesalahan pengelolaan daripada manajemen, sudah pasti itu hampir yang tutup itu semua karena pengelolaan yang tidak baik. Baik itu pasti ujungnya ada yang korupsi, ada yang rekayasa, overinvestment, itu pasti karena pengurusnya," kata Dony.

Kemudian, Ia mengatakan, rekayasa laporan keuangan yang signifikan dilakukan agar perusahaan terlihat dalam kondisi baik-baik saja, padahal kondisi yang sebenarnya tidak seperti itu yang dilaporkan. Lanjutnya, perusahaan BUMN yang gagal pada masa lalu juga dikarenakan tidak memiliki visi dalam jangka panjang, serta pengawasan dalam operasional yang lemah. "Makanya saya selalu menyampaikan, saya tidak terlalu suka laba yang dibesar-besarkan, biaya yang ditunda-tunda hanya untuk mendapatkan bottom line yang bagus, kemudian diikuti dengan tantiem. Menurut saya itu ada manipulasi yang menyebabkan perusahaan itu jatuh," ujar Dony.

Dengan pengalaman itu dan hadirnya Danantara Indonesia, Ia memastikan bahwa ke depan perusahaan- perusahaan BUMN akan selalu mendapatkan evaluasi untuk menghindari terjadinya kebangkrutan (pailit). Lanjutnya, evaluasi itu akan dilakukan terhadap pasar dari BUMN itu sendiri, daya saing, jenis produk dan layanan yang dijual apakah masih relevan, struktur keuangan dan kapabilitas manajemennya.

"Karena CEO lah nanti akan mempresentasikan ke kami sejauh mana bisnis plan yang mereka buat dan roadmap perusahaannya. Karena itu kita tidak bisa menyatakan akan seperti apa masa depannya, tetapi kita harapkan tentu saja kalau mereka mampu menjadikan industri ini kemudian jadi industri yang kompetitif," katanya.

Dony mengatakan, Danantara Indonesia saat ini memiliki wewenang untuk memberikan suntikan modal kepada perusahaan-perusahaan BUMN, sehingga tidak akan ada lagi mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah kepada perusahaan BUMN. Dalam memberikan suntikan modal, ia menjelaskan Danantara Indonesia akan menilai bussines plan (rencana bisnis) dari perusahaan BUMN terkait, termasuk dengan forecasting dari industrinya. Ia memastikan pemberian suntikan modal kepada perusahaan BUMN akan melewati proses yang berlapis dan ketat, serta melakukan kajian terkait sektor mana saja dan seberapa besar modal yang akan disuntikkan.

Di kesempatan terpisah, Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Agustina Arumsari mengatakan pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus berdasarkan itikad baik. “Pengelolaan keuangan BUMN harus berdasarkan itikad baik dan negara berhak menuntut pertanggungjawaban BUMN sesuai dengan penyimpangan yang terjadi,” ujarnya.

Menurut dia, penting untuk melakukan penguatan manajemen risiko fraud dalam pelaksanaan program pembangunan nasional. Pengontrolan dengan konsep planning, organizing, actuating, dan controling (POAC) disebut akan selalu ada dalam tata kelola BUMN. “BPKP hadir menyampaikan rambu-rambu tata kelola yang wajib dijaga, agar langkah transformasi BUMN, khususnya BRI dapat tetap akuntabel dan berintegritas,” ucap Agustina. Dia menekankan, produktivitas dan akuntabilitas di lingkungan BRI harus dibarengi dengan tata kelola yang baik. “Produktif, tapi tetap harus patuh pada tata kelola yang baik,” kata dia.