NERACA

Jakarta - Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menilai, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tercatat Rp21 triliun atau 0,09 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada Mei 2025 masih sangat terkendali. Angka tersebut masih jauh di bawah batas maksimum defisit tahunan yang ditetapkan pemerintah, yaitu sebesar Rp616 triliun atau 2,53 persen dari PDB. Defisit saat ini masih dalam batas aman terutama karena ditopang oleh strategi front-loading penerbitan surat berharga negara (SBN).

“Defisit sebesar Rp21 triliun atau 0,09 persen PDB masih jauh di bawah target tahunan, dan menunjukkan pengelolaan fiskal yang pruden di tengah tekanan ekonomi global,” kata Andry atau yang akrab disapa Asmo, seperti dikutip Antara, kemarin. Dari sisi pendapatan, negara mengantongi Rp995,3 triliun atau 33,1 persen dari target APBN 2025 yang sebesar Rp3.005,1 triliun. Realisasi ini mengalami kontraksi 11,4 persen secara tahunan (yoy), lebih rendah dari rata-rata tiga tahun terakhir sebesar 49,1 persen.

Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp806,2 triliun atau turun 7,3 persen yoy. Penerimaan pajak turun 10,1 persen menjadi Rp683,3 triliun, sementara bea dan cukai justru naik 12,6 persen menjadi Rp122,9 triliun. Kemudian, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp188,7 triliun atau 36,7 persen dari target.

Asmo menilai lemahnya kinerja penerimaan pajak disebabkan oleh melemahnya permintaan domestik dan penurunan penerimaan dari sektor migas. “Kinerja penerimaan negara memang menjadi tantangan, terutama saat indikator makroekonomi belum sepenuhnya pulih, dan lifting migas masih di bawah target,” ujarnya.

Sementara itu, belanja negara telah mencapai Rp1.016,3 triliun atau 28,1 persen dari target APBN Rp3.621,3 triliun. Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp694,2 triliun, terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp325,7 triliun dan non-K/L Rp368,5 triliun. Transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp322 triliun atau 35 persen dari target.

Realisasi belanja tersebut tercatat sebagai yang terendah dalam satu dekade terakhir untuk periode yang sama, bahkan lebih rendah dari realisasi 29,6 persen pada 2015. "Realisasi belanja hingga Mei 2025 tercatat sebagai yang terendah dalam 10 tahun terakhir, bahkan lebih rendah dari realisasi 29,6 persen pada tahun 2015 yang saat itu terdampak penyesuaian struktural anggaran di awal masa pemerintahan baru," terangnya.

Namun demikian, keseimbangan primer tetap mencatatkan surplus sebesar Rp192,1 triliun, naik dari surplus April sebesar Rp173,9 triliun. Asmo memandang hal ini mencerminkan pengeluaran negara yang masih terkendali dan tidak sepenuhnya mengandalkan utang untuk membiayai anggaran. "Keseimbangan primer mencatat surplus sebesar Rp192,1 triliun, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dan mencerminkan bahwa belanja pemerintah masih relatif konservatif pada awal tahun 2025," jelas Asmo.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah telah menerbitkan SBN senilai Rp324,8 triliun, atau 52,7 persen dari target tahunan. Strategi penerbitan yang dilakukan lebih awal ini bertujuan mengantisipasi ketidakpastian pasar keuangan global, termasuk potensi perubahan kebijakan perdagangan Amerika Serikat.

Asmo menyimpulkan bahwa meskipun tekanan terhadap pendapatan negara masih tinggi, kebijakan fiskal pemerintah menunjukkan disiplin yang kuat dan kesiapsiagaan terhadap dinamika global. Adapun dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (17/6), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah akan terus memantau kondisi fiskal yang dipengaruhi oleh dinamika global, termasuk ketegangan geopolitik dan volatilitas harga komoditas.

Ia juga menekankan bahwa fungsi countercyclical APBN akan tetap dijaga agar mampu merespons perubahan kondisi ekonomi. “Defisit APBN bertujuan untuk melakukan countercyclical, sehingga ekonomi yang cenderung mengalami tekanan dan pelemahan itu bisa berbalik siklusnya dengan APBN, agar pelemahannya tidak berdampak signifikan terhadap ekonomi, terutama pada masyarakat,” ujar Sri Mulyani.