NERACA

Jakarta – Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Lilik Retno Cahyadiningsih mengatakan, skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi solusi alternatif untuk pendanaan infrastruktur sumber daya air (SDA).

“Kebutuhan pendanaan infrastruktur sumber daya air cukup besar. Selama ini pendanaan masih sangat tergantung pada APBN, baik rupiah murni, pinjaman luar negeri, maupun SBSN (Surat Berharga Syariah Negara),” kata Lilik dalam webinar Hari Air 2025 di Jakarta, Senin (16/6).

“Sehingga, diusulkan untuk mendapatkan pembiayaan alternatif melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU),” ujarnya menambahkan. Adapun KPBU sebagai sumber pendanaan alternatif, lanjut Lilik, telah digunakan untuk membiayai sejumlah proyek.

Beberapa proyek tersebut adalah Optimalisasi dan Revitalisasi Daerah Irigasi Komering, Sumatra Selatan; Daerah Irigasi Lhok Guci dan Jambo Aye di Aceh, serta Revitalisasi dan Modernisasi Irigasi Sistem Interkoneksi HLD WS di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Lebih lanjut, Lilik mengatakan bahwa pada 2025, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mengalokasikan anggaran untuk mendukung program swasembada pangan sebesar Rp14,54 triliun. Anggaran tersebut mencakup sumber pendanaan rupiah murni sebesar Rp12,63 triliun, Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) senilai Rp1,27 triliun, dan SBSN sebesar Rp632,73 miliar.

Ia menambahkan, anggaran tersebut digunakan untuk sejumlah kegiatan dukungan swasembada pangan tahun ini. Pertama adalah kegiatan irigasi dan rawa dengan jumlah anggaran sebesar Rp8.218,8 miliar yang ditujukan untuk pembangunan dan rehabilitasi irigasi, dukungan optimasi lahan (oplah), pengadaan tanah untuk proyek irigasi, dan dokumen lingkungan serta desain.

Lebih lanjut, ada kegiatan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) dengan nominal Rp1.500 miliar yang ditujukan untuk perbaikan/rehabilitasi air tanah. Selanjutnya ada kegiatan O&P yang membutuhkan anggaran Rp3.018,19 miliar; serta kegiatan padat karya melalui pelaksanaan perbaikan/rehabilitasi jaringan irigasi dengan pola padat karya di 8.000 lokasi.

Selain itu, Lilik mengatakan, pihaknya juga menjalin kolaborasi erat bersama sejumlah kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Pertanian, demi mewujudkan swasembada pangan Indonesia. Pada akhir 2024, Kementan dan Dirjen SDA Kementerian PU menjalin komitmen dukungan pelaksanaan optimasi lahan pada lokasi-lokasi yang sudah disepakati bersama.

Lebih lanjut, pembangunan peningkatan rehabilitasi daerah irigasi termasuk yang bersumber dari waduk, serta mendukung keberlanjutan daerah irigasi kewenangan daerah yang dilaksanakan melalui Inpres No. 2 Tahun 2025. “Dan terakhir, adalah terkait teknologi untuk mendukung program swasembada pangan, lewat pengembangan teknologi Irigasi Padi Hemat Air (IPHA),” ujar Lilik.