NERACA

Jakarta - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Mohammad Faisal menilai kenaikan harga minyak dunia akibat dampak konflik Iran dan Israel menjadi momentum untuk percepatan transisi energi baru dan energi terbarukan. “Ketika energi fosil sudah mahal, tentu menjadi kurang kompetitif. Ini semestinya dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan energi terbarukan,” ucap Faisal, seperti dikutip Antara, kemarin.

Faisal menjelaskan bahwa yang selama ini menjadi kendala dari pengembangan energi baru dan energi terbarukan adalah murahnya harga energi fosil. Kendala tersebut menyebabkan energi baru terbarukan kurang kompetitif apabila dibandingkan dengan fosil.

Oleh karena itu, melonjaknya harga minyak dunia di tengah-tengah konflik Iran dan Israel, harus dimanfaatkan sebagai momentum bagi pemerintah untuk mengembangkan proyek-proyek energi baru dan terbarukan. “Fenomena ini semestinya menjadi dorongan untuk beralih ke energi terbarukan, menjadi stimulus,” kata dia.

Terkait dengan dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap perekonomian Indonesia, Faisal menyampaikan ada potensi peningkatan harga bahan bakar minyak (BBM) domestik. Bahkan, bila kenaikan harga minyak dunia melebihi 80 dolar AS per barel, Faisal memandang akan ada penyesuaian terhadap harga BBM bersubsidi, seperti Pertalite dan solar. “Biasanya berdampak bukan hanya ke ongkos transportasi, melainkan ke harga barang-barang yang lain, terutama bahan pangan,” kata dia.

Dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan, asumsi dasar ekonomi makro 2025 untuk harga minyak mentah Indonesia (ICP) berada di angka 82 dolar AS per barel. Apabila dibandingkan dengan ICP Mei 2025, rata-rata harga minyak mentah Indonesia pada level 65,29 dolar AS per barel.

Saat ini, lonjakan harga minyak dunia berada di kisaran 72–74 dolar AS per barel, masih lebih rendah daripada asumsi ICP yang termaktub di APBN 2025 sebesar 82 dolar AS per barel.

Lonjakan harga minyak dunia dipicu oleh konflik antara Iran dengan Israel. Pada Jumat (13/6), Pasukan Pertahanan Israel (IDF) meluncurkan operasi militer bernama "Operation Rising Lion" dengan menyerang target militer dan fasilitas program nuklir Iran.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 masih tangguh untuk menghadapi lonjakan harga minyak dunia yang diakibatkan oleh konflik antara Iran dengan Israel. “Sekarang APBN masih cukup, mudah-mudahan masih bisa menanggung (lonjakan harga minyak dunia),” ucap Bambang Haryadi.

Ia menjelaskan bahwa harga minyak mentah beberapa bulan terakhir masih berada di bawah harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang ditetapkan di APBN. “Konflik Iran-Israel pasti berpengaruh (ke APBN), tetapi mudah-mudahan masih di dalam koridor yang ditetapkan,” kata pimpinan Komisi XII yang membidangi sektor energi dan sumber daya mineral itu.

Meskipun demikian, ia mendorong pemerintah untuk lebih gencar menggarap proyek energi baru dan energi terbarukan guna mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil. Salah satunya dengan memaksimalkan kampanye mobil listrik.

Menurut Bambang, mobil listrik merupakan solusi untuk mengurangi beban belanja negara untuk memberikan subsidi pada sektor energi, utamanya bahan bakar minyak. Berdasarkan rincian APBN 2025, sebesar Rp26,66 triliun untuk jenis bahan bakar tertentu (JBT), yang terdiri atas minyak tanah dan minyak solar untuk konsumen tertentu.

Anggaran subsidi tersebut belum termasuk kompensasi energi senilai Rp190,89 triliun untuk 2025. Kompensasi energi merupakan dana yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada badan usaha, dalam hal ini Pertamina dan PLN, atas kekurangan penerimaan badan usaha sebagai akibat dari kebijakan penetapan harga oleh Pemerintah. “Kita harus lebih memaksimalkan energi baru dan terbarukan, semakin mengkampanyekan mobil listrik, karena bisa mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil,” ucap dia.