NERACA

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, terdapat 24 emiten yang telah melaksanakan pembelian kembali (buyback) saham tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga 30 April 2025 dengan nilai realisasi sebesar Rp937,42 miliar.

Adapun total jumlah emiten yang berencana untuk melakukan buyback tanpa RUPS tercatat sebanyak 32 emiten pada 20 Maret 2025 sampai dengan 30 April 2025, dengan perkiraan alokasi dana buyback sebesar Rp16,90 triliun.“Dari 32 emiten, terdapat 24 emiten yang telah melakukan pelaksanaan buyback dengan nilai realisasi sebesar Rp937,42 miliar atau sebesar 5,55 persen,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi di Jakarta, kemarin.

OJK melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengambil kebijakan buyback saham tanpa RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK (POJK) No. 13 Tahun 2023. Langkah ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi tekanan di pasar keuangan sebagai dampak dinamika global.

Sesuai POJK tersebut, perusahaan terbuka dapat melakukan buyback tanpa RUPS dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan. Penetapan kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan berlaku enam bulan sejak 18 Maret 2025.

Selain itu, kebijakan yang juga diambil OJK untuk meredam volatilitas di pasar saham yaitu penundaan implementasi pembiayaan transaksi short-selling, penyesuaian batasan trading halt pada saat penurunan indeks harga saham gabungan (IHSG) yang signifikan, serta pemberlakuan asymmetric auto-rejection saham.

Di tengah pasar keuangan global yang sempat tertekan pasca pengumuman tarif dagang Amerika Serikat (AS), pasar saham domestik secara month-to-date (mtd) ditutup menguat sebesar 3,93% pada 30 April 2025 ke level 6.766,8, namun secara year-to-date (ytd) masih melemah sebesar 4,42%.

Nilai kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp11.705 triliun atau naik 5,20% month-to-date, namun secara year-to-date masih turun sebesar 5,115. Sementara itu, non-residen mencatatkan net sell sebesar Rp20,79 triliun month-to-date, di mana secara year-to-date masih terdapat net sell sebesar Rp50,72 triliun.

Inarno menyampaikan, koordinasi seluruh pemangku kepentingan juga dilakukan untuk meredam volatilitas di pasar saham. Koordinasi termasuk oleh OJK dan pemerintah, serta seluruh lembaga atau instansi terkait seperti forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Self-Regulatory Organization (SRO) dan pelaku pasar.