NERACA

Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan implementasi Digital Public Infrastructure (DPI) pada Program Keluarga Harapan (PKH), salah satu program perlindungan sosial (perlinsos), diproyeksikan bisa menghemat anggaran hingga Rp17 triliun per tahun.

“Sebagai ‘use case’ awal, kami memulai dengan program PKH yang menjadi titik awal transformasi digital. Digitalisasi sistem ini diproyeksikan bisa menghemat anggaran negara hingga Rp17 triliun per tahun,” kata Luhut dalam keterangannya di Jakarta, Senin (5/5).

Hasil perhitungan itu diperoleh dari Rapat Koordinasi bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), serta sejumlah pemangku kepentingan terkait. Rapat meninjau penerapan DPI yang dimulai dengan digitalisasi pada program perlinsos di Indonesia.

Rapat ini menjadi bagian dari upaya percepatan implementasi GovTech Indonesia, yang merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto, dengan target penyelesaian sebelum 17 Agustus 2025.

Luhut menekankan bahwa sistem bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan bebas dari penyimpangan harus segera diwujudkan untuk memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat. “Namun, efisiensi bukan satu-satunya tujuan. Kami ingin memastikan kehadiran negara semakin terasa bagi masyarakat yang paling membutuhkan," tambah Luhut.

Ketua DEN mengungkapkan saat ini ada empat kelompok kerja yang aktif bergerak, mulai dari pemutakhiran data penerima bantuan sosial hingga penyusunan kebijakan dan perlindungan data pribadi.

Ia juga menekankan pentingnya kehatian-hatian, terutama dalam hal interoperabilitas data, termasuk Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang harus berkualitas dan aman. “Kami sangat berhati-hati, sistem ini harus kredibel, bisa diaudit publik, dan dijaga ketat. Oleh karena itu, kami melibatkan BPKP sejak awal untuk mengawal setiap proses,” jelas Luhut.

Lebih lanjut, Luhut menegaskan bahwa GovTech bukan hanya sekadar soal penggunaan teknologi, tetapi lebih pada bagaimana membangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang lebih baik. “Infrastruktur digital publik yang dibangun tidak hanya akan lebih efisien dan inklusif, tetapi juga akan meletakkan fondasi tata kelola bansos yang anti-korupsi, terbuka, dan dapat menjadi contoh bagaimana digitalisasi dijalankan secara terintegrasi dari hulu ke hilir,” tuturnya.