Eddy Soeparno

Wakil Ketua MPR RI

Pelibatan Kampus dalam Pengambilan Kebijakan Publik

Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendorong pemerintah melibatkan kampus dalam setiap pengambilan kebijakan publik sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, Eddy mengatakan bahwa pelibatan kampus diperlukan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran melalui pengembangan sains dan teknologi.

“Saat mengumpulkan Rektor di Istana Negara beberapa hari lalu, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menopang pengembangan industri berbasis riset dan inovasi sebagai upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi delapan persen,” ujar Eddy dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Antara, kemarin, guna menyampaikan alasan lain perlunya kampus dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan publik.

Sementara itu, dia mencontohkan bahwa MPR RI melibatkan kampus dalam setiap pengambilan kebijakan publik melalui acara “MPR Goes to Campus”, seperti ke Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

“ITS adalah kampus yang sudah menjalankan berbagai riset dan inovasi tepat guna yang sudah diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat,” katanya menjelaskan pelibatan ITS.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa MPR RI melibatkan ITS guna mendengarkan masukan terkait proses transisi ke energi terbarukan.

Menurut dia, ITS sudah membangun laboratorium demonstrator pertama di Indonesia yang bekerja sama dengan Nanyang Technological University (NTU) Singapura dalam skema hibah kolaborasi.

“Capaian ITS ini membuat saya optimistis bahwa Indonesia bisa menjadi champion (juara) sekaligus menjadi climate leader dalam memimpin isu menghadapi perubahan iklim secara global,” ujarnya.

Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa MPR RI tidak hanya melibatkan ITS saja. Akan tetapi, akan selalu melibatkan kampus dalam negeri lainnya.

“MPR Goes to Campus ini akan diteruskan ke kampus-kampus di seluruh Indonesia dengan memperluas kolaborasi dan mendorong kampus menjadi bagian tak terpisahkan dari perumusan kebijakan, khususnya di bidang ketahanan dan transisi energi serta lingkungan hidup,” jelasnya. Ant