NERACA

Jakarta – Institute for Essential Services Reform (IESR), lembaga kajian energi, menyebutkan bahwa potensi pengembangan proyek energi terbarukan yang layak mendapatkan pembiayaan (finansial) mencapai 333 Gigawatt (GW), baik melalui pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), tenaga bayu (PLTB) maupun minihidro (PLTM).

IESR menganalisis potensi proyek energi terbarukan tersebut dalam kajian terbarunya bertajuk "Unlocking Indonesia’s Renewable Future" dengan berdasarkan pada regulasi tarif sesuai Perpres No.112/2022 serta ketersediaan infrastruktur jaringan listrik seperti gardu induk dan transmisi.

Manajer Program Transformasi Sistem Energi IESR Deon Arinaldo menuturkan, meskipun potensi teknis energi terbarukan Indonesia mencapai lebih dari 3.700 GW, namun pemanfaatannya terutama PLTS dan PLTB masih jauh dari optimal.

“Melihat potensi ini, tentu saja ada kontradiksi dengan realitas pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. Namun, temuan ini menunjukkan bahwa kita bisa bergerak lebih cepat dalam memanfaatkan energi terbarukan ini, khususnya PLTS dan PLTB,” jelas Deon dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (26/3).

Koordinator Riset Kelompok Data dan Pemodelan IESR, Pintoko Aji merinci bahwa potensi pengembangan energi terbarukan sebesar 333 GW tersebut terdiri dari PLTB daratan (onshore) 167 GW, PLTS di daratan (ground-mounted) 165,9 GW, dan PLTM (0,7 GW). Angka ini didapatkan dari hasil simulasi finansial dan skema private-public partnership pada sekitar 1.500 lokasi yang berpotensi secara teknis.

Dari jumlah tersebut, 205,9 GW atau sekitar 61 persen dari total potensi yang layak secara finansial diindikasikan memiliki tingkat pengembalian Equity Internal Rate of Return/EIRR di atas 10 persen, yang menunjukkan potensi investasi yang menjanjikan. “Misalnya saja sumber daya minihidro banyak di wilayah Sumatera, sementara potensi tenaga angin terbesar di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua," kata Pintoko.

Di sisi lain, lanjut dia, energi surya memiliki potensi menjanjikan di wilayah seperti Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.  "Untuk mewujudkan potensi ini, pembangunan infrastruktur yang mendukung, terutama dalam hal transmisi dan distribusi energi, sangat diperlukan,” tegas Pintoko.

IESR mendorong pemerintah untuk mengakomodasi alokasi penggunaan lahan untuk energi terbarukan dalam perencanaan tata ruang daerah, menyederhanakan proses pengadaan lahan untuk mengurangi risiko investasi, serta menetapkan target spesifik per daerah dalam pemanfaatan energi terbarukan.

Untuk mengakomodasi integrasi lokasi energi terbarukan dengan potensi keuntungan tinggi, PLN dapat menyusun perencanaan serta perluasan jaringan ke lokasi-lokasi yang teridentifikasi tersebut dan reformasi mekanisme pengadaan. 

Sedangkan untuk menentukan skala prioritas pengembangan energi terbarukan, IESR mendorong pengembang untuk memprioritaskan proyek dengan potensi keuntungan tinggi dan mengoptimalkan desain serta perencanaan keuangan.

Sementara itu, Ketua Pakar Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Herman Darnel Ibrahim menegaskan dengan tantangan transisi energi yang semakin mendesak, energi surya menjadi sumber daya yang dominan dan berperan penting untuk masa depan energi Indonesia.

"Pengembangan teknologi energi surya saat ini sudah matang dan semakin kompetitif, terutama dibandingkan dengan pembangkit tenaga nuklir maupun gas," kata Herman Darnel dalam diskusi "Meningkatkan Optimisme PLTS dan PLTB Sebagai Tulang Punggung Transisi Energi di Indonesia" di Jakarta, Selasa (25/3).

Seperti diketahui Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai net zero emission (NZE) tahun 2060 atau lebih cepat.  Pada 2022, Pemerintah Indonesia menyepakati Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai 20 miliar dolar AS, yang salah satu targetnya puncak emisi 290 juta ton CO2 dan bauran energi terbarukan 34 persen pada tahun 2030.