NERACA

Sukabumi - Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Sukabumi, tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023, merekomendasikan pemda melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) setempat untuk memperluas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hal itu tentunya, sebagai salah satu bentuk untuk menjaga ketahanan pangan. termasuk juga, harus mempertahankan lahan-lahan pertanian yang ada agar tidak beralih fungsi.

"Kami minta agar Pemkot bisa menambah LP2B. Karena hasil temuan kita, banyak lahan pertanian yang beralih fungsi," ujar salah satu anggota Pansus Muchendra, usai rapat paripurna persetujuan terhadap Raperda Kota Sukabumi, tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 menjadi Keputusan DPRD yg definitive, di ruang Rapat Paripurna (Rapur) DPRD Kota Sukabumi, Selasa (2/7).

Untuk itu, sambung Muchendra, pihaknya mengusulkan agar pemda mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) untuk lahan pertanian yang sudah ada dijadikan jalur hijau. Artinya, jalur hijau tersebut tidak boleh diganggu atau ada pembangunan. Hal itu juga, untuk menjaga lahan pertanian agar tidak berubah."Saat ini banyak lahan pertanian yang beralih fungsi. Salah satunya untuk dijadikan perumahan," jelasnya.

Meskipun belum tahu angka pasti berapa sisa lahan pertanian yang ada di Kota Sukabumi saat ini, Namun, menurut politisi asal Partai Persatuan Pembangunan (P3) tersebut, setiap tahunya terus alami pengurangan. Jika tidak dibatasi, tentu saja lahan pertanian di Kota Sukabumi akan hilang lambat laun."Saya tidak mau menyebut angka nya takut salah, yang jelas lahan pertanian di kita setiap tahunya terus berkurang," tandasnya.

Muchendra mengatakan, agar Pemda juga bisa membebaskan pembayaran PBB nya sebagai bentuk reward bagi masyarakat yang hingga saat ini masih mempertahankan LP2B."Kita ajukan ke Pemda, agar LP2B milik masyarakat PBB nya dibebaskan saja. Ini salah satu penghargaan karena telah mempertahankan lahannya tidak dialihfungsikan," ucapnya.

Selain itu, lanjut Muchendra, Pansus juga menyoroti adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang cukup besar di salah satu Dinas. Sementara masih banyak dinas-dinas lainya yang sangat kekurangan dan sangat membutuhkan anggaran."Ya, hal Ini bisa saja mencerminkan perencanaannya yang kurang matang dalam penyusunan program kegiatan," katanya.

Makanya, Pansus menyarankan agar SILPA itu nantinya bisa di split (membagi) ke dinas yang sangat kekurangan. Seperti, DKP3, Disdukcapil, dan Disnaker. Untuk itu, Muchendra berharap, agar kejadian tersebut jangan sampai terjadi lagi kedepannya."SILPA nya sekitar Rp20 miliar, itu ada di Dinkes. Dan kita akui juga Dinkes memang sih kebutuhan juga cukup besar, karena banyak belanja modalnya. Tapi, nanti kita akan pertajam lagi masalah SILPA disaat pembahasan APBD Perubahan 2024 atau di APBD Murni 2025," bebernya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, mengungkapkan, jika Pemda akan terus berupaya menjaga LP2B. Bahkan tadi pagi (kemarin_red), pihaknya menyerahkan bantuan untuk para kelompok tani di 7 kelurahan untuk pengembangan pangan berkelanjutan dilahan yang terbatas.

"Kita sudah serahkan kepada ketua kelompok tani masing-masing  sebesar Rp50 juta, bantuan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pengmbangan lahan berkelanjutan di lahan yang sangat terbatas," jelasnya.  

Sedangkan terkait SILPA, kata Kusmana, akan dicoba mengalihkan anggaran tersebut ke infrastruktur, dan itu sudah diarahkan ke Bappeda dan Sekda untuk merencanakanya."Adanya SILPA itu lantaran, dulu kita terganggu oleh Covid-19, makanya ada refocusing yang diprioritaskan ke kesehatan," ucapnya.

Kusmana mengungkapkan, hasil pemandangan Pansus ini tentu saja menjadi masukan positif bagi Pemkot Sukabumi dan memberikan kontribusi yang berarti dalam pencapaian keberhasilan pembangunan."Yang jelas, hasil Pansus ini menjadi PR buat kita untuk dilaksanakan, bukan hanya rekomendasi saja. Melainkan untuk perbaikan di 2024 maupun untuk berkelanjutanya," pungkasnya. Arya