Jakarta-Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo), Aip Syaifuddin memproyeksikan akan ada kenaikan harga kedelai impor kisaran 10-20 persen imbas anjloknya rupiah yang kini di level mendekati Rp16.500 per US$. "Ya kira-kira kalau ini dolar naik 10%, minimum 10% mungkin lebih. Ya kenaikannya itu antara 10 bisa sampai 20%," ujarnya, Jumat (21/6).

NERACA

Oleh karena itu dia mengusulkan agar Pemerintah meningkatkan produksi kedelai dalam negeri, untuk menghadapi kemungkinan kenaikan harga kedelai impor. "Makanya saya mengusulkan kepada Pemerintah tolong tingkatkan produksi lokal kedelainya," ujar Aip.

Namun untuk saat ini produsen tempe tahu belum merasakan dampak dari anjloknya rupiah. Sebab, pihaknya masih membeli kedelai impor dari AS dengan harga lama. "Masih belum, karena kalau kedelai kemarin kan harganya masih murah, baru kemudian 1,5-2 bulan paling lama baru akan naik, karena importinya kemarin masih beli harga kedelai yang lama, dan sudah dalam perjalanan sekarang itu menuju Indonesia," ujarnya seperti dikutip liputan6.com.

Menurut Aip, jika harga kedelai naik maka harga tempe dan tahu juga akan terpengaruh. Tapi jika harga tempe tahu naik, justru akan merugikan masyarakat. "Jadi harga tempe yang, misalnya tempe satu potong itu kira-kira Rp4 ribu atau Rp8 ribu rupiah, gitu. Bisa naik jadi Rp10 ribu atau Rp12 ribu kan kasihan. Paling tidak naiknya kita jadi Rp9 ribu," ujarnya.

Sebelumnya, nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar AS turut disesalkan oleh sejumlah pedagang pasar. Sebab, itu turut berdampak terhadap ongkos pengeluaran dan harga sejumlah komoditas pangan yang didatangkan dari impor.

Secara terpisah, Dewan Pembina Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Ngadiran mengatakan, anjloknya rupiah berpengaruh terhadap harga pasar untuk beberapa bahan makanan, yakni tepung terigu hingga gula putih kristal. "Yang jelas barang dari impor, misal produk mesin dengan bahan baku, antara lain terigu, gula putih, dan juga bawang putih," ujar Ngadiran.

Menurut dia, kenaikan harga barang-barang bahan makanan tersebut di pasaran memang belum terlalu tinggi. Sebab, pedagang pasar masih meredam harganya lantaran takut ditinggal konsumen yang banyak berpindah ke toko online. "Saat ini (kenaikan harganya) belum besar karena pasaran sepi dan tidak bisa dijual ikuti harga dolar. Makin tertekan saat ini.Digerogoti online di satu sisi juga," tutur Ngadiran.

Akibatnya, pedagang saat ini tidak terlalu banyak mengambil nilai keuntungan yang didapat dari penjualan barang-barang impor. Dia tidak bisa terlalu meratapi urusan pelemahan rupiah yang memang jadi imbas penguatan ekonomi AS saat ini. Namun, dia berharap pihak konsumen bisa beralih kepada barang-barang non impor yang secara harga menurut dia lebih masuk akal. 

"Oleh karena itu, pejabat dan bangsa Indonesia sudah saatnya perkuat dan perbanyak produk-produk dalam negeri yang terkait pertanian dan produk-produk lain, agar tidak tergantung dengan produk dari impor," ujar Ngadiran.

Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo menuturkan pelemahan nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh dampak tingginya ketidakpastian pasar global, terutama berkaitan dengan ketidakpastian arah penurunan FFR, penguatan Dolar AS secara luas, dan masih tingginya ketegangan geopolitik.

Sementara dari faktor domestik, tekanan pada Rupiah juga disebabkan oleh kenaikan permintaan valas oleh korporasi, termasuk untuk repatriasi dividen, serta persepsi terhadap kesinambungan fiskal ke depan.

"Dengan perkembangan ini, nilai tukar rupiah melemah 5,92% dari level akhir Desember 2023, lebih rendah dibandingkan dengan pelemahan Won Korea, Baht Thailand, Peso Meksiko, Real Brazil, dan Yen Jepang masing-masing sebesar 6,78%, 6,92%, 7,89%, 10,63%, dan 10,78%," tutur Perry usai rapat dewan gubernur BI, pekan lalu.

Ke depan, menurut Perry, nilai tukar rupiah diperkriakan akan bergerak stabil sesuai dengan komitmen Bank Indonesia untuk terus menstabilkan nilai tukar rupiah, serta didukung oleh aliran masuk modal asing, menariknya imbal hasil, rendahnya inflasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik.

Perry juga memastikan, pihaknya terus mengoptimalkan seluruh instrumen moneter termasuk peningkatan intervensi di pasar valas serta penguatan strategi operasi moneter pro-market melalui optimalisasi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI.

"Bank Indonesia memperkuat koordinasi dengan Pemerintah, perbankan, dan dunia usaha untuk mendukung implementasi instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sejalan dengan PP Nomor 36 Tahun 2023," ujarnya.

Bank Indonesia juga mengingatkan, ketidakpastian pasar keuangan global tetap tinggi, di tengah prospek perekonomian dunia yang lebih kuat. "Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 3,2%, lebih tinggi dari perkiraan awal terutama dengan lebih baiknya pertumbuhan India dan Tiongkok," ujar Perry.

Dia menyoroti perekonomian Amerika Serikat (AS) yang tumbuh kuat ditopang oleh perbaikan permintaan domestik dan peningkatan ekspor, dengan penurunan inflasi yang masih berjalan lambat. "Kondisi ini mendorong Fed Fund Rate diperkirakan baru akan turun pada akhir tahun 2024. Sementara itu, European Central Bank telah menurunkan suku bunga kebijakan moneternya lebih cepat sejalan dengan tekanan inflasi yang lebih rendah," ujarnya.

Harga BBM

Sementara itu, harga BBM milik PT Pertamina (Persero) diduga akan kembali mengalami kenaikan mulai Juli 2024, menyusul nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kian melemah. Padahal, Pertamina telah menahan harga BBM non subsidi miliknya naik sejak awal-awal tahun hingga Juni 2024, meskipun kurs rupiah dan harga minyak dunia fluktuatif.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai, kenaikan harga BBM non subsidi semisal Pertamax cs dalam waktu dekat memang tak terelakkan.

Selain karena rupiah yang membuat ongkos impor BBM membengkak, harga minyak dunia yang terus bergerak naik jadi alasan kuat lain. "Sangat mungkin harga BBM yqng non subsidi naik, apalagi harga minyak sekarang cenderung bergerak ke atas US$80 per barel," ujarnya.

Kendati begitu, dia tak bisa memperkirakan bagaimana gejolak harga BBM ke depan hingga akhir tahun. Lantaran beberapa faktor bisa mempengaruhi baik dari sisi positif ataupun negatif, semisal respon kebijakan fiskal pemerintah terhadap situasi saat ini.

Terkait ketidakpastian ini, Presiden Jokowi sempat berjanji akan menghitung dan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara terkait potensi kenaikan harga BBM setelah ditahan sejak awal tahun. "Semuanya dilihat fiskal negara. Mampu atau tidak mampu, kuat atau tidak kuat," kata Jokowi beberapa waktu lalu, dikutip dari Antara.

Presiden menyatakan, kemampuan APBN untuk melakukan subsidi BBM akan dihitung dengan pertimbangan harga minyak dunia, terutama di tengah kondisi geopolitik. Menurut dia, semua aspek tersebut akan dikalkulasi dan dihitung lewat pertimbangan yang matang.

"Harga minyaknya sampai seberapa tinggi. Semuanya akan dikalkulasi, semua akan dihitung, semua akan dilakukan lewat pertimbangan-pertimbangan yang matang karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak," ujar Jokowi.

Sebelumnya, nilai tukar rupiah terus mengalami tekanan. Dalam beberapa bulan terakhir nilai tukar rupiah telah tembus melewati level psikologis Rp16.000 per US$, bahkan pengamat pasar uang Ariston Tjandra mengatakan bahwa mata uang garuda berpotensi terus melemah menuju Rp16.500 per US$. bari/mohar/fba