NERACA

Jakarta – Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin) dan Japan International Cooperation Agency (JICA) menjalin kerja sama strategis untuk mendorong pengembangan industri kendaraan listrik. Kerja sama ini diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan survei mengenai sepeda motor listrik di Indonesia.

Survei tersebut dirancang untuk memahami perkiraan dan permasalahan terkait permintaan dan pasokan sepeda motor listrik (e-bike) di Indonesia, sejalan dengan tujuan peta jalan industri otomotif nasional.

Dalam rangkaian kegiatan survei tersebut, juga digelar Seminar Akhir JICA yang berjudul Survei Pengumpulan Data tentang Promosi Industri Sepeda Motor Listrik dan Penguatan Rantai Pasokan di Indonesia pada 29 Mei 2024 lalu.

“Seminar ini bertujuan untuk membahas temuan-temuan penting dari survei yang merupakan satu kesatuan proyek yang dilaksanakan selama periode Mei 2023 hingga Juli 2024,” ujar Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Kemampuan Industri dalam Negeri, Ignatius Warsito di Jakarta.

Pemerintah Indonesia memiliki target untuk meningkatkan jumlah e-bike di dalam negeri menjadi 4,5 juta unit per tahun, atau setara dengan 30% dari total penjualan sepeda motor roda dua pada tahun 2035. Target ini didorong oleh komitmen Indonesia untuk mendorong penggunaan e-bike secara domestik dan menjadikan negara ini sebagai pusat penjualan dan produksi komponen utama seperti baterai di kawasan Asia Tenggara.

“Upaya ini diperkuat dengan rencana pembangunan 32.000 stasiun pengisian/penukaran baterai umum hingga tahun 2030, serta pemberian insentif menarik bagi pemilik e-bike seperti potongan tarif listrik dan keringanan pajak,” tambah Warsito.

Pengembangan industri kendaraan listrik yang pesat di Indonesia diyakini akan menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi dampak lingkungan dari penggunaan kendaraan bermotor konvensional, dan menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam industri e-mobility di kawasan Asia Tenggara.

“Kolaborasi antara Kemenperin dan JICA diharapkan dapat menjadi langkah penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan transformasi teknologi di Indonesia,” jelas Warsito.

Terkait kendaraan listrik, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengungkapkan, pemerintah Indonesia mentargetkan 2 juta unit mobil listrik dan 13 juta unit kendaraan listrik roda dua di jalan pada tahun 2030 mengaspal di jalan raya. Untuk itu, Kemeterian ESDM terus mempercepat pembangunan infrastruktur pendukungnya sehingga terbetuk ekosistem kendaraan Listrik.

"Pemerintah Indonesia telah menetapkan target yang ambisius untuk penerapan kendaraan listrik, yang bertujuan untuk memiliki 2 juta unit mobil listrik dan 13 juta unit kendaraan listrik roda dua di jalan pada tahun 2030," ungkap Dadan.

Saat ini, Dadan mengakui masih terdapat kesenjangan harga yang tinggi antara kendaraan listrik dengan kendaraan konvensional. Untuk menutup dasparitas harga tersebut, Pemerintah Indonesia memberikan insentif pajak dan subsidi untuk mobil listrik, mobil hibrida, dan sepeda motor listrik.

"Indonesia menyiapkan dana USD455 juta untuk mensubsidi penjualan sepeda motor listrik. Subsidi tersebut mencakup penjualan 800 ribu sepeda motor listrik baru dan konversi 200 ribu sepeda motor bermesin pembakaran," ujar Dadan.

Lebih lanjut Dadan mengatakan, untuk mendukung terbentuk ekositem kendaraan listrik, Pemerintah terus memperbanyak pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKLU) yang diperkirakan pada tahun 2030 mendatang membutuhkan 32.000 unit SPKLU untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat.

Bersamaan dengan pengembangan stasiun pengisian daya umum, ketersediaan pengisi daya di rumah juga sama pentingnya untuk menciptakan infrastruktur pengisian daya yang komprehensif. Untuk memfasilitasi pengisian daya di rumah, PT PLN menawarkan insentif seperti harga khusus untuk peningkatan sistem kelistrikan dan potongan tarif untuk pengisian daya semalaman. Langkah-langkah ini dirancang untuk mendorong lebih banyak penduduk untuk mengadopsi kendaraan listrik dengan membuat pengisian daya menjadi nyaman dan hemat biaya.

Selain itu, selain berfokus pada elektrifikasi angkutan jalan penumpang, Pemerintah Indonesia juga mengakui kontribusi signifikan angkutan jalan raya terhadap emisi CO2 di negara ini. Sebagai respons strategis, Pemerintah Indonesia saat ini sedang mengembangkan standar penghematan bahan bakar untuk kendaraan berat, sebagai kunci untuk menurunkan emisi dalam jangka pendek dan menengah.

"Untuk lebih mengurangi emisi transportasi, tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan 11,8 juta ton biodiesel seiring dengan peluncuran campuran 35% minyak sawit untuk biodiesel atau dikenal sebagai B35. Program ini dapat mengurangi emisi GRK sekitar 34,9 juta ton CO2. Pemerintah Indonesia sangat yakin bahwa kombinasi regulasi, informasi dan insentif dapat mendorong efisiensi energi dan langkah-langkah mitigasi di sektor transportasi," jelas Dadan.