NERACA

Jakarta – Indonesia memiliki kekayaan sumber daya energi baru dan terbarukan (EBT) yang luar biasa besar, khususnya panas bumi, yang kini menjadi tulang punggung dalam upaya mewujudkan swasembada energi sekaligus transisi menuju energi hijau. Pemerintah bersama BUMN energi dan berbagai pemangku kepentingan tengah mempercepat langkah konkret untuk memaksimalkan potensi ini sebagai bagian dari strategi besar mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana, mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi energi panas bumi mencapai 23 gigawatt (GW), namun sejauh ini baru dimanfaatkan sekitar 11 persen dari kapasitas tersebut. Ini menunjukkan bahwa masih terbuka ruang sangat besar bagi pengembangan lebih lanjut.

“Demikian pula, meskipun potensi energi surya melebihi 3.000 GW, penerapannya masih menjadi tantangan. Kita juga punya potensi tenaga air, terutama di wilayah Indonesia Timur, dan potensi bioenergi yang sangat besar,” ujar Dadan di Jakarta.

Potensi panas bumi yang besar ini tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan cadangan geothermal terbesar di dunia, tetapi juga sebagai peluang strategis untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Upaya pemanfaatan panas bumi kini didorong secara lebih masif oleh berbagai pihak, termasuk badan usaha milik negara.

Direktur Utama PLN Indonesia Power, Edwin Nugraha Putra, menyampaikan bahwa PLN Indonesia Power memiliki peran penting dalam mengakselerasi transisi energi, khususnya melalui pengembangan energi panas bumi. Salah satu langkah konkret yang dilakukan perusahaan adalah menjalin kerja sama strategis dengan perusahaan global berpengalaman seperti INPEX Geothermal.

“Salah satu kerja sama kami dengan INPEX Geothermal meliputi studi dan pengembangan bersama energi panas bumi. Dengan adanya kolaborasi ini, PLN Indonesia Power bisa lebih agresif dalam mengembangkan energi panas bumi di Tanah Air,” kata Edwin.

Edwin menambahkan, pihaknya tengah memantapkan misi untuk menjadi Geothermal Top Global Player, sejalan dengan besarnya potensi panas bumi nasional yang masih belum optimal dimanfaatkan.

Dari sisi masyarakat sipil, Program Officer Climate Imperative Foundation, Adhityani Putri, menekankan bahwa transisi energi di era sekarang sedang dipacu oleh revolusi teknologi yang mengubah pola konsumsi energi secara fundamental. Ia menjelaskan bahwa ke depan, berbagai sektor industri dan transportasi akan semakin terintegrasi dalam sistem kelistrikan yang bersih melalui deep electrification.

“Kalau Indonesia mau menjadi clean energy superpower, maka harus membangun tulang punggungnya, yaitu jaringan transmisi. Ini memang menjadi tantangan karena Indonesia negara kepulauan, tetapi kita sudah memiliki blueprint yang baik dari PLN maupun Kementerian ESDM,” ujar Putri.

Putri memperkirakan bahwa dalam 20 tahun ke depan, kawasan Asia dan negara-negara berkembang lainnya akan mengalami lonjakan permintaan listrik. Karena itu, kesiapan Indonesia dalam membangun infrastruktur energi hijau menjadi sangat krusial agar tidak tertinggal dalam kompetisi global menuju masa depan rendah karbon.

Langkah-langkah pemerintah, BUMN, dan mitra strategis menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya serius dalam komitmen iklim, tetapi juga memanfaatkan peluang besar dari transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Dengan mengoptimalkan panas bumi dan EBT lainnya, swasembada energi bukan lagi sekadar mimpi, melainkan tujuan yang semakin nyata di depan mata.

Terkait potensi panas bumi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga pernah memerintahkan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk segera membangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) berkapasitas 40 megawatt (MW) di Provinsi Maluku. Instruksi tersebut disampaikan saat kunjungan kerja di Kota Ambon, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan akses energi bersih yang cukup, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, khususnya di wilayah timur Indonesia.

"Dalam implementasinya, PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk oleh negara dalam melakukan penugasan-penugasan agar semua masyarakat bisa mendapatkan listrik," ujar Bahlil.

Menurut Bahlil, Provinsi Maluku memiliki potensi panas bumi sebesar 40 MW yang perlu segera dibangun. Ia menegaskan bahwa proyek PLTP tersebut telah dimasukkan ke dalam draf Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN 2025 - 2034 sebagai langkah strategis menuju transisi energi bersih melalui pemanfaatan EBT.