Jakarta-Ketua Komite Tetap Perencanaan Ekonomi dan Moneter, Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional Kadin Indonesia, Ikhwan Primanda mengungkapkan  sektor industri pengolahan tumbuh 4,55 persen di kuartal I-2025. Padahal kontribusinya terhadap total perekonomian paling tinggi yaitu 19,25 persen. “Perizinan usaha harus dipercepat, hambatan investasi harus diberantas, dan pembukaan pabrik harus dipermudah oleh semua fihak," ujarnya,  Rabu (7/5). 

NERACA

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti sisi lain dalam pertumbuhan ekonomi 4,87 persen di kuartal I-2025. Termasuk dari sisi kontribusi industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian, sektor konstruksi yang kontribusinya 9,84 persen terhadap perekonomian hanya tumbuh 2,18 persen. Sedangkan sektor real estate hanya tumbuh 2,94 persen.

Untuk itu, pemerintah perlu mempercepat belanja infrastruktur untuk menggerakkan sektor konstruksi, tetapi harus difokuskan ke proyek-proyek yang multiplier effect-nya besar dan dampak ekonominya cepat dirasakan masyarakat luas.

Melihat data tersebut, Ikhwan meminta pemerintah mempercepat belanja infrastruktur dan membuka keterlibatan swasta ke Proyek Strategis Nasional (PSN). Misalnya, pada pembangunan 3 juta rumah rakyat, renovasi 11.000 sekolah, hingga pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Dampak konstruksi 3 juta rumah/apartemen, renovasi sekolah, dan dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) tersebut terhadap perekonomian nasional semakin optimal jika material dan tenaga kerjanya semaksimal mungkin dari dalam negeri," ujarnya. 

Dia melihat pelambatan belanja pemerintah di kuartal I-2025 imbas efisiensi anggaran, bahkan turun 1,38 persen secara tahunan. Tapi, dia berharap belanja pemerintah bisa maksimal di kuartal II-2025 nanti.

Ikhwan menjelaskan, kunci dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi salah satunya melalui investasi. Dia turut meminta pemerintah menanggulangi hambatan investasi, termasuk adanya gangguan kelompok tertentu di lokasi investasi.

“Kalau ada investor mau masuk, mau bangun pabrik, mau merekrut tenaga kerja, jangan dibiarkan diganggu. Hambatan pembangunan pabrik BYD di Subang jangan sampai terulang kepada investor lain, baik oleh ormas yang mengganggu maupun mafia tanah yang menghambat pembebasan lahan," tegas dia seperti dikutip Liputan6.com.

Menurut dia, pemerintah perlu memberantas mafia tanah yang menghambat pembebasan lahan yang diperlukan investor.  Hal itu bisa membuat investor pindah karena ongkos investasi yang mahal.

"Indonesia bersaing dengan negara-negara tetangga dalam menarik investasi. Samsung memilih Vietnam karena bisa menyediakan lahan sangat murah, hampir gratis, kepada investor yang akan membangun pabrik disana. Samsung telah membangun 24 pabrik di Vietnam sejak 2009," ujarnya. 

"Tahun 2024 Google memutuskan investasi lebih dari 32 trilyun rupiah di Malaysia, padahal penggunanya lebih banyak di Indonesia. Semoga mulai 2025 ini lebih banyak investor yang memilih berinvestasi di Indonesia," tutur  Ikhwan.

Kondisi industri manufaktur di dalam negeri terbukti menghadapi pukulan berat dari bebagai dampak ketidakpastian di pasar global maupun domestik, baik itu karena perang tarif yang digulirkan oleh Amerika Serikat maupun adanya serbuan dari produk impor. Ini tercemin dari merosotnya Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada April 2025 yang berada di level 46,7 atau berada di fase kontraksi (di bawah poin 50), sesuai hasil laporan S&P Global.

Percepat Belanja Negara

Secara terpisah, Menkeu  Sri Mulyani Indrawati mengatakan  pemerintah akan mempercepat belanja negara yang produktif. Hal ini diungkap setelah pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2025 diumumkan hanya 4,87 persen.

Percepatan penyerapan belanja dilakukan sebagai upaya menata kembali pengeluaran agar lebih fokus pada hal-hal yang menghasilkan dampak ekonomi. “Realisasi penyerapan, menyesuaikan dengan rekonstruksi pada belanja negara yang lebih produktif, akan semakin dipercepat,” ucap Sri Mulyani seperti dikutip dari keterangan resmi, kemarin.

Menurut Sri Mulyani, implementasi program prioritas bernilai tambah lebih tinggi seperti makan bergizi gratis (MBG) terus diperluas cakupannya. Begitu pula dengan dukungan untuk sektor perumahan melalui insentif perpajakan. Termasuk dengan perluasan target perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi lebih tinggi dari sebelumnya 220 ribu.

Sebelumnya,  Kemenkeu  mencatat terjadi percepatan belanja untuk program MBG pada dua bulan belakangan. Realisasi penggunaan anggaran makan bergizi sejak awal tahun hingga 29 April 2025 telah mencapai Rp 2,3 triliun, naik signifikan dibanding Februari lalu yang baru mencapai Rp 0,3 triliun. Tahun ini anggaran program yang dikelola Badan Gizi Nasional itu akan ditambah menjadi Rp 171 triliun.

Rencana percepatan belanja tersebut masuk dalam langkah pemerintah memitigasi dampak ketidakpastian global bagi perekonomian domestik. Upaya pemantauan dan pencegahan lain melalui deregulasi, pembentukan satgas ketenagakerjaan, serta strategi memitigasi risiko untuk menjaga stabilitas ekonomi.

 Pemerintah juga berupaya melindungi dunia usaha dan menjaga daya beli masyarakat. Selain itu telah dilakukan negosiasi bilateral dan mendorong kerja sama di berbagai forum multilateral untuk bersama-sama mengatasi tantangan geopolitik global.

Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan ekonomi Indonesia kuartal I-2025 ini tumbuh melambat dibandingkan dengan triwulan IV-2024 yang sebesar 5,03 persen atau triwulan I-2024 yang masih tumbuh 5,11 persen.

Namun Sri Mulyani menyebut bahwa ekonomi Indonesia pada triwulan I-2025 tetap tumbuh resilien. “Optimistis terus dijaga, didukung komitmen pemerintah dengan memastikan APBN bekerja optimal dalam melindungi masyarakat, termasuk memastikan ekonomi tumbuh secara berkelanjutan,” ujarnya. 

Di sisi lain, Menko  Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan sejumlah langkah yang akan diambil pemerintah untuk merespons pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat. Pernyataan ini diungkapkannya usai BPS   mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,87 persen pada kuartal I-2025.

Pertama, pemerintah akan menjaga daya beli masyarakat dengan menyalurkan bantuan sosial atau bansos berupa Program Keluarga Harapan (PKH) pada Mei-Juni 2025 dan mencairkan gaji ke-13 bagi ASN. "Pencairan gaji ke-13 dan penyaluran bansos diharapkan memberikan stimulus bagi perekonomian nasional, terutama dalam mendorong konsumsi rumah tangga," kata Airlangga dalam keterangan resmi,   Selasa (6/5). 

Berikutnya, pemerintah berencana untuk mendorong investasi. Hal ini dilakukan dengan membentuk satuan tugas perluasan lapangan kerja, menyederhanakan perizinan melalui deregulasi, serta mengimplementasikan kredit investasi untuk industri padat karya. Harapannya, peningkatan investasi bisa mendorong terciptanya lapangan kerja baru.

Langkah ketiga adalah akselerasi belanja pemerintah. Airlangga menyebut pemerintah menargetkan penyerapan yang lebih tinggi di kuartal berikutnya untuk mendorong multiplier effect terhadap pertumbuhan. bari/mohar/fba