NERACA

Jakarta - Pemerintah Indonesia menyatakan kesiapan menghadapi dampak kebijakan tarif impor tinggi yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Untuk itu, pemerintah membentuk tim delegasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomoian Airlangga Hartarto.

Tim tersebut akan berangkat ke Amerika Serikat (AS) pada 16-23 April 2025 untuk melaksanakan negosiasi soal tarif timbal balik (resiprokal). Tim yang diutus oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut terdiri dari sejumlah menteri dan kepala lembaga. Hari ini, Menteri Luar Negeri RI Sugiono berangkat ke Washington DC untuk mempersiapkan proses negosiasi. Besok, Menko Airlangga Hartarto serta Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu juga akan menyusul ke AS.

“Pada tanggal 16-23 (April) nanti beberapa menteri yang ditugaskan oleh Bapak Presiden, dan juga (yang) hadir di sini Ketua OJK (Mahendra Siregar). Sehingga kami akan bertemu dengan USTR (United States Trade Representatives), dengan Secretary of Commerce, dengan Secretary of State, dan Secretary of Treasury,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (14/4).

Ia juga menuturkan, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati beserta Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono juga akan bertolak ke AS untuk bernegosiasi tarif.

Dalam lawatannya nanti, delegasi Indonesia telah mempersiapkan sejumlah paket negosiasi yang akan dibawa dalam perundingan. Pertama, Indonesia bakal mengajukan revitalisasi perjanjian kerja sama perdagangan dan investasi atau Trade & Investment Framework Agreement (TIFA).

Kedua, Pemerintah akan memberikan proposal deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian, evaluasi terkait pelarangan dan pembatasan barang-barang ekspor maupun impor AS.

Solusi ketiga yang coba dibawa Indonesia yaitu meningkatkan impor dan investasi dari AS lewat pembelian migas. Kemudian keempat, Pemerintah menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal melalui beberapa strategi seperti penurunan bea masuk, PPh impor, atau PPN impor untuk mendorong impor dari AS serta menjaga daya saing ekspor ke AS.

Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia menjadi negara pertama yang diundang Presiden AS Donald Trump untuk membahas negosiasi kebijakan tarif impor. "Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama untuk diundang ke Washington," tuturnya.

Dirinya memastikan sejumlah menteri yang berangkat ke AS tersebut siap melakukan negosiasi kebijakan tarif bersama utusan Presiden Donald Trump. Selain itu, tim negosiasi ini juga akan membahas rencana perluasan investasi antar kedua negara. "Dan juga terkait dengan investasi dan juga secara resiprokal apa yang Indonesia minta di dalam kerja sama. Beyond perdagangan militer, investment dan juga di sektor keuangan," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya untuk tidak bersikap reaktif, namun tetap sigap dan adaptif.  “Presiden Prabowo telah memerintahkan langkah diplomasi aktif, memperkuat peran Indonesia dalam solidaritas ASEAN, serta mempercepat diversifikasi pasar ekspor. Langkah ini merupakan respons strategis dalam menghadapi kebijakan tarif resiprokal AS,” ujarnya.

Kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Trump menargetkan negara-negara yang dianggap menghambat akses pasar AS. Indonesia sempat dikenakan tarif hingga 32 persen, sebelum akhirnya diturunkan menjadi 10 persen melalui masa penangguhan 90 hari yang ditawarkan untuk membuka ruang negosiasi.

Roro menjelaskan bahwa masa penangguhan ini harus dimanfaatkan secara maksimal. Pemerintah Indonesia telah mengirimkan tim negosiasi ke Washington DC dan memperkuat komunikasi dengan pelaku industri yang menggantungkan pasokan pada produk Indonesia. Fokus utama diplomasi mencakup komoditas strategis seperti tekstil, alas kaki, ban, elektronik, otomotif, serta kelapa sawit dan turunannya.

Tak hanya itu, Indonesia juga mendorong pendekatan multilateral melalui ASEAN. Dalam Retret Menteri Ekonomi ASEAN di Johor, Malaysia, Februari lalu, Indonesia mengusulkan penyusunan non-paper guna mempertegas sentralitas ASEAN dalam merespons tekanan perdagangan global. “Solidaritas kawasan sangat penting agar posisi tawar ASEAN tetap kuat,” tegas Roro.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi langkah diplomasi Presiden Prabowo. “Ini adalah wajah diplomasi strategis yang tidak reaktif, tapi juga tidak pasif. Pemerintah memilih bergerak dengan kalkulasi dan arah yang jelas,” ujar AHY.

AHY menambahkan bahwa kebijakan tarif tinggi AS bisa menyeret dunia pada polarisasi blok ekonomi yang berisiko memperuncing konflik global. Ia mengingatkan bahwa fragmentasi ekonomi-politik baru dapat memperburuk instabilitas di kawasan, termasuk Asia Pasifik.

Sementara itu, Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia tidak berpihak dalam perang dagang antara AS dan Cina. “Kami menghormati kedua negara sebagai sahabat. Indonesia ingin menjadi jembatan damai dalam penyelesaian konflik ini,” kata Prabowo.

Dengan pendekatan diplomasi yang terukur dan kerja sama regional yang diperkuat, Indonesia menunjukkan kesiapannya menghadapi dinamika perdagangan global demi melindungi kepentingan nasional dan kestabilan ekonomi.