NERACA

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan perbankan Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung pembiayaan hijau dan penerapan prinsip environmental, social, and governance (ESG)."Tren peningkatan kredit atau pembiayaan hijau tersebut diproyeksikan akan terus meningkat, seiring dengan dukungan perbankan terhadap target net zero emission pemerintah Indonesia pada tahun 2060 atau lebih cepat," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (PBKN) OJK, Dian Ediana Rae di Jakarta, kemarin.

Peningkatan tersebut, imbuh Dian, didukung adanya penerbitan panduan dari OJK antara lain Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS), sebuah kerangka terpadu yang mencakup aspek tata kelola, strategi, manajemen risiko, dan pengungkapan untuk membantu bank menilai ketahanan model bisnis mereka terhadap perubahan iklim.

Selain itu, Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 2 juga telah diterbitkan pada Februari 2025, yang mana merupakan klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia. Taksonomi ini berfungsi sebagai panduan bagi sektor keuangan dalam mengidentifikasi dan mengalokasikan pembiayaan ke proyek-proyek hijau dan berkelanjutan.

Dian menyampaikan, tantangan terhadap sustainable finance secara global saat ini sangat besar, khususnya dengan mundurnya Amerika Serikat (AS) terhadap komitmen Paris Agreement serta mundurnya bank-bank AS dari Net-Zero Banking Alliance. Akan tetapi, ia mengingatkan bahwa Indonesia menerapkan sustainable finance berdasarkan kepentingan dan kebijakan domestik serta komitmen Republik Indonesia di forum internasional.

Pada 2023, total penyaluran kredit atau pembiayaan berkelanjutan perbankan telah mencapai Rp1.959 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan sebesar Rp1.409 triliun pada tahun 2022. Sementara, untuk data penyaluran kredit berkelanjutan pada 2024, masih dalam proses pelaporan oleh perbankan ke OJK sesuai batas waktu pada Peraturan OJK (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Selain itu, disampaikannya pula, perbankan Indonesia memiliki bantalan (cushion) yang memadai dengan rasio permodalan yang tinggi untuk menghadapi tantangan, peluang, dan prioritas kebijakan serta pertumbuhan ekonomi pemerintah di tahun 2025.“Pada tahun 2025, OJK memperkirakan perbankan akan tetap melanjutkan tren positif (baik penghimpunan dana maupun penyaluran kredit) dengan kredit diperkirakan dapat tumbuh double digit,” kata Dian Ediana Rae.

Dian mengatakan, penurunan suku bunga Amerika Serikat (AS) atau Fed Funds Rate (FFR) sebelumnya diperkirakan akan agresif. Namun ternyata dengan situasi terkini menjadi less aggressive dan cenderung masih dalam level yang relatif tinggi. Meski begitu, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih akan cukup baik, diharapkan menarik minat investasi, sehingga meningkatkan peluang perluasan usaha dan permintaan kredit (loan demand).

Selain itu, proyeksi penurunan suku bunga domestik tahun ini juga diharapkan dapat berdampak positif pada penurunan biaya dana, namun tetap cukup menarik bagi nasabah penyimpan (saver) menempatkan dananya di perbankan, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan DPK.“Jika penghimpunan dana cukup positif, maka ketersediaan likuiditas perbankan akan tetap terjaga dan menjadi sumber utama penyaluran kredit perbankan,” kata Dian.

Dia menambahkan, OJK akan terus berkoordinasi dengan perbankan dalam memanta dan mengevaluasi target yang tertuang dalam rencana bisnis bank (RBB) dan pencapaiannya agar sesuai dengan kondisi terkini, utamanya setelah rilis laporan keuangan tahunan 2024.

Dalam strategi pertumbuhan kredit, perbankan dapat melakukan diversifikasi portofolio kredit dan inovasi berbagai produk kreditnya sesuai dengan kebutuhan nasabah atau bahkan yang mendukung berbagai program pemerintah dengan tetap prudent serta melalui penguatan risk management.“OJK juga terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lainnya dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam menjaga kestabilan sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata Dian pula.bani